WFH ASN hingga Efisiensi Jadi Opsi
Bondowoso, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bergerak cepat merespons dinamika geopolitik global di kawasan Timur Tengah yang hingga kini masih belum kondusif dan mulai berdampak pada kondisi nasional.
Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, usai menggelar rapat koordinasi (rakor) dan Halal Bihalal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (1/4/2026).
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berpotensi memengaruhi berbagai sektor di daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan secara terukur dan selaras dengan arahan pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kami sudah melakukan rakor untuk merespons kondisi geopolitik saat ini. Beberapa langkah kebijakan akan kami sesuaikan dengan instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkab Bondowoso berencana mengikuti pola kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Menurut Bupati Hamid, pemerintah provinsi Jawa Timur saat ini menerapkan WFH pada hari Rabu, sementara kebijakan dari pemerintah pusat berlaku pada hari Jumat.
“Untuk WFH ASN, kami bisa mengikuti kebijakan provinsi yang menerapkan pada hari Rabu, sementara dari pusat pada hari Jumat. Nanti akan kami sesuaikan kembali dan dibahas lebih lanjut karena provinsi juga akan menyesuaikan,” jelasnya.
Selain kebijakan WFH, Pemkab Bondowoso juga akan menerapkan langkah efisiensi anggaran, salah satunya dengan mengurangi penggunaan mobil dinas.
Sebagai alternatif, ASN didorong memanfaatkan moda transportasi lain yang dinilai lebih efisien.
“Kami juga akan melakukan pengurangan penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi alternatif sebagai bagian dari efisiensi,” tambahnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Bondowoso berharap dapat menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah ketidakpastian global. (*)
Penulis: Redaksi