Denpasar, Obor Rakyat – Di tengah keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah SPBU, PT Pertamina Patra Niaga justru menjadi sorotan setelah menggelar kegiatan berskala eksklusif di Bali.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat hingga Sabtu, 10–11 April 2026, dengan rangkaian acara yang diduga melibatkan pejabat internal serta mitra kerja perusahaan.
Agenda ini disebut-sebut sebagai “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan,” sebagaimana tertuang dalam dokumen internal yang diperoleh dari seorang whistleblower.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pergeseran substansi kegiatan.
Pada Sabtu (11/4/2026), sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, diketahui dipesan penuh sejak pagi hingga sore hari untuk kegiatan tertutup.
Aktivitas tersebut didominasi kegiatan olahraga dan interaksi non-formal.
Sehari sebelumnya, Jumat malam (10/4/2026), puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan dilaporkan diterbangkan ke Bali dan mengikuti jamuan makan malam eksklusif di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.
Investigasi juga mencatat kehadiran Oos Kosasih, selaku VP Industrial & Marine Fuel Business, yang memperkuat dugaan bahwa kegiatan ini merupakan agenda resmi perusahaan, bukan sekadar aktivitas informal biasa.
Kondisi ini memunculkan kontras yang tajam dengan situasi di berbagai daerah, di mana masyarakat masih menghadapi keterbatasan pasokan BBM.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya telah menginstruksikan efisiensi anggaran kepada seluruh BUMN, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial.
Format kegiatan yang berlangsung secara eksklusif dengan fasilitas penuh bagi peserta juga menimbulkan pertanyaan terkait prioritas penggunaan anggaran perusahaan.
Terlebih, PT Pertamina Patra Niaga merupakan subholding strategis yang memegang peran penting dalam distribusi energi nasional.
Temuan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah dan implementasi di tingkat operasional. Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada aspek tata kelola anggaran, tetapi juga sensitivitas perusahaan terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM secara layak. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi