Bondowoso, Obor Rakyat – Sebanyak 107 orang berasal dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bondowoso, mengadu nasibnya untuk diperhatikan, Jumat (28/6/2024).
Mereka kemudian melakukan audiensi menemui Komisi IV DPRD untuk menyampaikan aspirasinya agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka terdiri dari operator, staf usaha (TU), penjaga sekolah, dan tukang kebun.
Menurut Wakil Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) Kabupaten Bondowoso, Titik Yuliatin menyampaikan, kedatangan ke DPRD untuk memperjuangkan nasib PTT SMP ke depan. Sebab, Pemkab Bondowoso tidak membuka formasi untuk calon P3K
Kami mengadu ke DPRD tentang nasib PTT SMP ke depan itu mau dibawa kemana?. Saat ini yang ada formasi tes calon P3K itu hanya untuk guru tidak tetap (GTT).
Baca juga: Bravo, Polres Bondowoso Ungkap kasus Selama Ops Sikat Semeru 2024
“Sementara untuk PTT tidak ada, terakhir yang ada pengangkatan hanya pada e 2008 dan sampai saat ini tidak pernah ada lagi,” ujarnya usai audensi dengan Komisi IV DPRD Bondowoso.
Ketika ditanya perihal hasil audiensi tersebut?. Ia berharap agar memberi kesempatan yang sama untuk PTT SMP dengan cara membuka formasi P3K, meski pihak Pemkab Bondowoso beralasan tak dibuka formasi P3K, karena terkendala dengan anggaran.
”Kami berharap di Tahun 2025 ini sudah ada formasi P3K untuk PTT SMP di Kabupaten Bondowoso,” kata Titik sapaan akrabnya.
Tak hanya cukup sampai disitu saja, lanjut Titik, PTT juga berharap ada tambahan insentif dari pemerintah untuk pegawai sekolah Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, saat ini insentif yang diterima PTT dari sekolah tempat mereka bekerja sangat minim, hanya menerima 30 sampai 40 persen jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Bondowoso.
“Kami juga belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan hanya menerima insentif dari sekolah. Padahal kerja kami juga berat, sering lembur terkadang sampai larut malam seperti kerja operator sekolah,” ungkapnya.
Sementara itu, Mahfidz, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, menyampaikan, setelah mendengar aspirasi PTT SMP, agar Pemkab Bondowoso juga membuka kesempatan yang sama dengan membuka formasi P3K.
“Saya berharap tahun depan ada formasi P3K, karena mereka punya hak yang sama untuk mengikuti,” terang Mahfidz.
“Cuma tidak ada formasinya. Kami mendorong pemkab untuk membuka formasi itu,” lanjutnya.
Mahfidz pun berjanji akan mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Bondowoso untuk mengkalkulasi semua PTT, baik di SD maupun SMP.
“Pasti ada anggaran untuk tambahan insentif diberikan kepada mereka,” jelasnya.
Kesejahteraan mereka masih jauh di bawah UMR, karena yang diterima bukan dari insentif dana daerah, tetapi dari Bantuan Operasional Sekolah (Bos).
“Kesejahteraan yang diterima bervariasi, antara Rp.300 ribu sampai dengan Rp.600 ribu per bulan,” ulas Mahfidz.
Seraya menambahkan, Pemkab Bondowoso juga memperhatikan nasib mereka dengan cara membuka formasi P3K. Sebab, mereka ada yang mengabdi 16 tahun ada yang lebih.
Pihaknya juga mendorong, agar PTT juga datang ke Disdik untuk menyampaikan hal yang sama tentang formasi P3K dan tambahan insentif dari pemerintah daerah.
“Kami juga menargetkan bagaimana tahun depan ada anggaran yang diberikan kepada mereka,” pungkasnya. (syd/mif)
Baca juga: Polres Bondowoso Bantu Sumur Bor, Respon Keluhan Warga Atasi Krisis Air Bersih