Banyuwangi, Obor Rakyat – Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi, Ahmad Jaenuri selalu mangkir dalam undangan hearing yang di jembatani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi.
Mangkirnya kepala Cabdindik Provinsi ini membuat sejumlah pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) di Banyuwangi ini kembali turun kejalan menggelar aksi bersama Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) dan Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR), pada Senin, (5/8/2024).
Rombongan aksi di terima dengan baik oleh Pimpinan DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi.
Sejumlah pimpinan aksi bahkan di persilahkan memasuki ruangan khusus.tampak diskusi berjalan lancar .
Baca juga: Lapangan Cucu Rangga di Banyuwangi, Kembali Menjadi Pilihan Pertandingan Voli Pelajar
Menurut Suyoto Mahmud Sholeh selaku salah satu pimpinan PPAB, menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dengan langkah DPRD Banyuwangi yang cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang ada di dunia pendidikan Banyuwangi.
“Ini artinya wakil rakyat benar – benar mendengar suara anak bangsa yang berpotensi putus sekolah. Kami berharap DPRD Banyuwangi juga konsisten dengan perjuangan ini,” kata Suyoto.
Kami pun tahu, bahwa sebelumnya,DPRD Banyuwangi telah berusaha mengundang kehadiran Kacabdindik, meskipun yang bersangkutan tidak pernah datang.
Padahal, lanjut Suyoto, kita ingin duduk bersama karena hal ini penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa khususnya di Banyuwangi agar ada titik temu dalam mencari solusi permasalahannya.
“Jika Jaenuri selaku Kacabdindik masih kekeh tidak mau ketemu untuk hearing, kami pastikan demi memperjuangkan pendidikan anak bangsa akan terus bergerak walaupun aksi ini berjilid-jilid”. tegasnya.
Di tempat yang sama, Ahmad Munir selaku ketua PPAB menerangkan, pertemuan tadi komponen yang tergabung dalam pemerhati pendidikan anak bangsa di temui dengan baik oleh pimpinan DPRD Banyuwangi, yaitu Michael Edy Hariyanto dan Mahrus Ali.
“Alhamdulilah pak Michael bersedia melanjutkan harapkan kami, sehingga tadi langsung telpon Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris sekaligus Pj Walikota Batu-Malang,” katanya.
Bahkan, pak Michael tadi bilang siap menyelesaikan permasalah ini, artinya apa yang di sampaikan beliau sama dengan yang katakan pak Ruliono waktu hearing tempo hari.
“Dengan kata lain, Ahmad Jaenuri selaku Kacabdindik Provinsi Jawa Timur di wilayah Banyuwangi harus tetap di mutasi keluar dari Banyuwangi sesuai tuntutan kami,” ungkap Munir sapaan akrabnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah daerah agar juga mendukung untuk segera bersurat ke Gubernur Jawa Timur sebagai rekomendasi, bahwa Jaenuri tidak layak menjadi Kacabdindik.
“Sebab, Kacabdindik Provinsi di wilayah Banyuwangi ini orangnya arogan dan tidak pernah komunikasi dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi,” terangnya.
Perlu diingat, tegas Munir, dari lima tuntutan kami, tidak ada satupun yang terjawab karena Jaenuri tidak pernah komunikasi.
Temuan kami untuk daftar ulang, rata-rata di sekolah SMA di Banyuwangi, membeli paket seragam senilai Rp 2 juta lebih. Paket seragam itu menjadi persyaratan untuk di terima sekolah.
“Mestinya kalau sudah lulus di PPDB cukup anaknya daftar ulang tanpa ada persyaratan harus beli paket seragam dan buku, ini kan kasihan bagi wali murid yang kurang mampu sampai ada yang hutang bank kredit, pinjol segala, dan ini kan perlu di bahas,” tandasnya.
Usai pertemuan dengan pimpinan DPRD, koordinator Aksi, Ahmad Farid menyampaikan, bahwa semula permintaan kami ini kan cuma ingin duduk bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi terkait anak putus sekolah.
“Ini bagaimana, tapi nyatanya Jaenuri tidak pernah mau menemui. Jangankan ketemu Media dan LSM, bahkan ke Bupati, Sekda pun dia tidak mau ketemu, ini kan perbuatan yang tidak baik,” cetus Munir.
Begini lho, kita turun ke jalan salah satunya untuk kepentingan anak bangsa, karena undang-undangnya sudah jelas bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu kewajiban negara.
Jaenuri ini sebagai Kacabdindik provinsi, yang menurut saya abdi negara yang seharusnya terus menjaga kolaborasi dengan daerah di manapun dia bernaung.
“Kalau kita temui dia, terus lari begini itukan sama saja penghinaan untuk lembaga institusi pendidikan. Padahal bagi kami apa sih jasa yang dia perbuat untuk Banyuwangi bikin sekolah baru juga gak pernah,” pungkas Munir. (kas)
Baca juga: Ibu Taruni Akpol Regina: Ditanya ‘Habis Berapa M’, Lah Wong Saya Tukang Warung