Jember, Obor Rakyat – Program Optimasi Lahan (Oplah) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bangsari, Kabupaten Jember, menuai keluhan dari sejumlah petani. Mereka menilai program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu belum tepat sasaran dan manfaatnya belum dirasakan secara optimal.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para petani, Selasa (3/2/2026).
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan kondisi riil pelaksanaan program Oplah di lapangan.
“Kami meninjau langsung lokasi-lokasi yang dilaporkan masyarakat, yakni di Desa Tugusari, Tisnogambar, dan Banjarsari. Ketiganya merupakan lokasi program Oplah yang dananya bersumber dari APBN,” ujar Candra.
Penampungan Air Dinilai Tidak Optimal
Di Desa Tugusari, Oplah direncanakan sebagai penampungan air yang diklaim mampu mengairi sekitar 19 hektare lahan pertanian. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan fungsi tersebut belum bisa dibuktikan.
“Belum diuji coba. Saat kami datang, debit air memang tinggi, tapi kapasitas penampungannya kecil sehingga belum bisa memenuhi harapan petani untuk mengairi 19 hektare sawah,” jelas Candra.
Sementara itu, di Desa Tisnogambar, pembangunan fisik Oplah telah selesai. Namun, pemanfaatannya belum berjalan maksimal karena sarana pendukung belum tersedia.
“Bangunan sudah selesai, tapi belum bisa difungsikan karena alat penyedot air belum ada. Akibatnya, pengaliran air ke lahan pertanian belum bisa dilakukan,” tambahnya.
Petani Minta Transparansi Anggaran
Atas kondisi tersebut, para petani meminta DPRD Jember mempertemukan mereka dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember untuk mendapatkan kejelasan perencanaan program.
Mereka juga menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya terkait rencana anggaran biaya (RAB) serta efektivitas program terhadap optimalisasi lahan pertanian.
“Masyarakat ingin tahu kenapa lokasi tersebut dipilih untuk program Oplah, bagaimana perencanaannya, serta sejauh mana manfaat yang benar-benar dirasakan petani,” tegas Candra.
Tandon Air Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Keluhan serupa disampaikan Hariyanto, petani asal Desa Banjarsari. Ia menilai program Oplah di desanya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Di desa kami, sarana dan prasarana Oplah nilainya hanya sekitar Rp10 juta, sementara anggarannya mencapai Rp91 juta,” ungkapnya.
Menurut Hariyanto, mayoritas lahan pertanian di Banjarsari merupakan sawah tadah hujan, sehingga keberadaan tandon air tanpa sumber air permanen dikhawatirkan tidak akan berfungsi saat musim kemarau.
“Kami khawatir tandon air itu justru tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada sumber airnya,” imbuhnya.
Ia pun mendesak DPRD Kabupaten Jember untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program Oplah agar tujuan meningkatkan produktivitas dan optimalisasi lahan pertanian benar-benar tercapai. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi