Bondowoso, Obor Rakyat – Lambannya penanganan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menuai kritik terbuka dari warga. Sejumlah komunitas yang tergabung dalam “Mekekar Akherat” bersama elemen masyarakat lainnya mengambil inisiatif memperbaiki jalan berlubang di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Selasa (3/3/2026) malam.
Aksi perbaikan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer itu dilakukan secara swadaya, mulai dari kawasan Pasar Sapi hingga arah Rumah Sakit Mitra Medika. Seluruh titik jalan yang dinilai berisiko ditambal menggunakan material hasil iuran anggota komunitas dan simpatisan.
Founder Makelar Akhirat, Yusdeny Lanasakti, menyebut langkah tersebut bukan sekadar tambal sulam, melainkan bentuk kepedulian atas kondisi jalan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna.
“Sepanjang Jalan Cokroaminoto itu kita tambal semua yang berlubang. Prediksi saya sekitar 2,5 kilometer,” ujarnya.
Risiko Kecelakaan Mengintai
Menurut Yusdeny, banyak lubang tertutup genangan air dan sulit terlihat, terutama pada malam hari akibat minimnya penerangan jalan. Kondisi itu meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi pengendara roda dua maupun roda empat.
Ia mengaku pernah menyaksikan langsung seorang ibu yang membonceng anak kecil terjatuh akibat lubang yang tak terlihat karena tertutup air.
“Saya melihat sendiri ibu-ibu dengan anak kecil, sekitar umur lima tahun, terjatuh. Lukanya memang tidak fatal, tapi itu membahayakan,” katanya.
Fakta di lapangan tersebut menjadi pemicu utama aksi kolektif warga. Mereka menilai persoalan keselamatan tidak bisa menunggu proses administratif yang berlarut-larut.
Dana Swadaya Rp6 Juta
Perbaikan jalan ini menghabiskan dana sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta. Seluruh biaya berasal dari patungan anggota dan donasi simpatisan. Sebagian warga menyumbang uang tunai, sebagian lainnya menyediakan material seperti batu koral.
Yusdeny menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Namun, ia menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama.
“Saya bukan bicara percaya atau tidak percaya. Bagi saya, yang penting tindakan. Karena ini sudah menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Kritik Profesional terhadap Tata Kelola Infrastruktur
Sebagai fasilitas publik, jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Terlebih masyarakat telah memenuhi kewajiban membayar pajak yang seharusnya kembali dalam bentuk layanan infrastruktur yang layak dan aman.
Jika terdapat kendala anggaran atau kebijakan efisiensi, menurut Yusdeny, pemerintah semestinya menyampaikan secara transparan kepada publik.
“Kalau memang ada masalah, sampaikan ke rakyat. Jangan sampai rakyat merasa diabaikan. Transparansi itu penting,” katanya.
Aksi warga di Bondowoso ini menjadi refleksi penting tentang tata kelola infrastruktur daerah. Di satu sisi, solidaritas masyarakat patut diapresiasi sebagai wujud partisipasi aktif.
Namun di sisi lain, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: sampai kapan keselamatan pengguna jalan harus bergantung pada swadaya warga?
Kritik yang muncul bukan semata-mata serangan, melainkan dorongan agar pemerintah daerah lebih responsif, transparan, dan sigap dalam memastikan kualitas infrastruktur. Sebab, dalam konteks pelayanan publik, kecepatan dan ketepatan respons bukan sekadar kinerja administratif, melainkan menyangkut perlindungan keselamatan warga. (*)
Penulis: Redaksi