PERMAHI Soroti Transparansi
Jakarta, Obor Rakyat — Kasus dugaan pengeroyokan terhadap warga Aceh di lingkungan Polda Metro Jaya kian menjadi perhatian publik. Peristiwa ini dinilai sebagai ujian serius bagi komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Aceh (PERMAHI), Rifqi Maulana, menyatakan bahwa insiden kekerasan yang terjadi di dalam institusi penegak hukum tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa.
Menurutnya, lokasi kejadian yang berada di ruang penegakan hukum justru memperbesar dampak terhadap kepercayaan publik.
“Ketika kekerasan terjadi di dalam institusi penegak hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga kredibilitas hukum itu sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).
Rifqi menekankan pentingnya penerapan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
Ia meminta aparat bertindak profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus tersebut.
Menurutnya, langkah cepat dan transparan dari kepolisian menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia juga mendorong adanya perhatian khusus dari pimpinan Polri agar proses hukum berjalan objektif dan akuntabel.
“Penanganan kasus ini harus terbuka. Jika tidak, hal itu berpotensi memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tegasnya.
Selain itu, Rifqi menilai kasus ini harus dijadikan momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di tubuh kepolisian.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap warga negara harus menjadi prioritas, terutama saat mereka berada dalam proses hukum.
Hingga kini, kasus dugaan pengeroyokan tersebut masih dalam sorotan berbagai pihak dan menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana komitmen aparat dalam menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas di Indonesia. (*)
Penulis: Muhammad
Editor: Redaksi