Jakarta, Obor Rakyat – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendalami dugaan korupsi pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membersihkan praktik suap, gratifikasi, dan distorsi yang merugikan negara.
Namun, pengusaha rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur mengingatkan agar penanganan kasus ini dilakukan secara hati-hati dan tidak berdampak luas terhadap industri rokok rakyat yang legal.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu luas atau “sapu jagat” berisiko mematikan pelaku usaha kecil dan menengah yang saat ini tengah berkembang, khususnya di wilayah penghasil tembakau seperti Madura.
“Penindakan terhadap dugaan korupsi harus didukung. Tapi KPK juga harus teliti dan komprehensif agar tidak menjadi pukulan terhadap industri rakyat yang legal,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Jangan Ada Generalisasi
Gus Lilur menegaskan bahwa tidak semua pelaku industri rokok rakyat terlibat dalam praktik penyimpangan.
Ia meminta agar penegak hukum mampu membedakan secara jelas antara pelaku yang memanfaatkan celah korupsi dengan pengusaha yang sedang berupaya taat aturan.
“Jangan sampai ada generalisasi. Yang salah harus ditindak, tapi yang sedang tumbuh secara legal jangan dimatikan,” tegasnya.
Ia menilai banyak pelaku usaha kecil di sektor rokok justru sedang berupaya masuk ke jalur legal dengan memenuhi kewajiban cukai, meski menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya tarif, persaingan pasar, dan prosedur yang kompleks.
Dampak ke Ekonomi Rakyat
Lebih lanjut, Gus Lilur menyoroti bahwa industri rokok rakyat memiliki dampak ekonomi yang luas, terutama di daerah seperti Madura. Industri ini tidak hanya melibatkan pengusaha, tetapi juga petani tembakau, buruh linting, distributor, hingga pedagang kecil.
Ia mengingatkan bahwa penanganan yang tidak cermat berpotensi memukul sektor ekonomi rakyat secara keseluruhan.
“Yang terdampak bukan hanya pemilik usaha, tapi juga petani, buruh, dan keluarga kecil yang bergantung pada industri ini,” ujarnya.
Momentum Pembenahan Sistem
Gus Lilur juga mendorong agar pengusutan kasus ini dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem cukai secara menyeluruh.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap industri legal yang sedang berkembang.
Ia berharap KPK bersama pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Kalau ingin menekan rokok ilegal, jalur legal harus diperkuat, bukan dipersempit,” katanya.
Harapan untuk Industri Rakyat
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil.
“Jangan sampai yang kuat lolos, yang kecil justru tumbang. Industri rakyat yang baru belajar legal harus diberi ruang untuk tumbuh,” tutupnya. (*)
Penulis: Eko
Editor: Redaksi