Jember, Obor Rakyat – Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Golkar, Suciati, menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak perekonomian yang signifikan lewat penyerapan tenaga kerja di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Suciati saat menghadiri aksi damai dukungan terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih di Jember, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai MBG merupakan langkah strategis yang memiliki manfaat ganda bagi dunia pendidikan dan sektor riil.
”Program ini sangat baik untuk dilanjutkan karena manfaatnya langsung dirasakan oleh anak-anak sekolah, terutama dalam mendukung tumbuh kembang mereka melalui asupan gizi yang lebih baik,” ujar Suciati.
Dampak Ekonomi: Serap Lebih dari 10 Ribu Pekerja di Jember
Sebagai srikandi legislatif yang duduk di Komisi D membidangi ketenagakerjaan, Suciati menyoroti multiplayer efek dari program nasional ini. MBG dinilai ampuh membuka lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jember.
Berdasarkan data lapangan, saat ini terdapat sekitar 209 tenaga kerja yang terlibat langsung dalam operasional awal program MBG di Jember. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata melibatkan sekitar 50 pekerja, termasuk relawan dan tenaga operasional logistik.
”Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, potensi jumlah tenaga kerja yang terserap di Jember bisa mencapai lebih dari 10 ribu orang. Karena itu, penghentian program secara tiba-tiba tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari sini,” kata Suciati menambahkan.
Soroti Evaluasi Dapur SPPG dan Moratorium Badan Gizi Nasional
Terkait dinamika di lapangan—seperti adanya sejumlah dapur SPPG yang sempat dihentikan operasionalnya—Suciati menilai hal itu sebagai proses evaluasi teknis yang wajar. Dapur yang belum memenuhi standar kelayakan, seperti pengelolaan limbah dan fasilitas pendukung, memang wajib melakukan pembenahan.
Menanggapi adanya isu penolakan dari pihak sekolah tertentu, politisi Golkar ini mengimbau agar dilakukan ruang dialog yang sehat.
- Solusi Dialog: Melibatkan pihak sekolah, wali murid, dan penyelenggara program.
- Prioritas Utama: Mengedepankan kepentingan siswa sebagai penerima manfaat gizi.
Sementara itu, mengenai kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru oleh Badan Gizi Nasional (BGN), DPRD Jember mengaku masih menunggu hasil evaluasi berkala.
Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat banyak titik dapur baru di Jember yang sudah siap beroperasi dan terlanjur merekrut tenaga kerja lokal.
”Masih banyak titik dapur baru di Jember yang sebelumnya telah mendapatkan izin dan mulai dipersiapkan. Kami berharap ada kejelasan dan regulasi yang terang terkait kelanjutan moratorium ini setelah proses evaluasi selesai,” pungkasnya. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi