Kejari Surabaya Setorkan Uang Rampasan Rp4,53 Miliar ke Kas Negara

Kejari Surabaya tuntaskan eksekusi aset Rp4,53 miliar ke Kas Negara usai putusan MA berkekuatan hukum tetap. (Ilustrasi)

Tindak Lanjut Putusan Inkracht

​Surabaya, Obor Rakyat — Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan senilai lebih dari Rp4,53 miliar ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penyetoran ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

​Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 20 Agustus 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

​Berdasarkan amar putusan pengadilan, uang yang dirampas untuk negara bersumber dari barang bukti sitaan penyidik serta dana rekening yang telah diblokir, dengan rincian sebagai berikut:

  • Uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 22.000 lembar senilai Rp2,2 miliar
  • Uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 8.500 lembar senilai Rp850 juta
  • ​Uang tunai pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu sebesar Rp550 juta
  • Dana sebesar Rp931.142.706,72 dari rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ganjar Siswo Pramono yang diblokir dan dirampas untuk negara

​Dari keseluruhan barang bukti tersebut, total uang rampasan yang telah disetorkan ke Kas Negara mencapai lebih dari Rp4,53 miliar.

Baca Juga :  Gelar Baksos Mata ke-64, RSBS Jember Sasar 200 Operasi Katarak

​Yogi menegaskan bahwa penyetoran uang rampasan ini menjadi wujud komitmen Kejari Surabaya dalam menuntaskan eksekusi putusan pengadilan secara menyeluruh.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku semata, melainkan juga harus memastikan aset hasil perkara yang dirampas benar-benar kembali ke negara.

​Melalui Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB), Kejari Surabaya terus mengoptimalkan tata kelola barang bukti dan uang rampasan agar dapat segera disetorkan sebagai PNBP. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga berfokus pada pemulihan aset negara agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas. (*)


Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *