Bondowoso, Obor Rakyat – Program pengadaan ternak sapi yang dikelola kelompok masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Bondowoso diduga bermasalah. Sejumlah kandang sapi yang dibangun melalui program pemerintah ditemukan dalam kondisi kosong tanpa keberadaan ternak di lapangan.
Program pengadaan sapi tersebut meliputi sapi penggemukan, sapi anakan, hingga sapi untuk mendukung produksi pupuk organik. Sumber pendanaannya berasal dari berbagai skema, antara lain Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang didanai APBN melalui Kementerian Pertanian, dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bondowoso dari APBD, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Berdasarkan temuan di lapangan, hampir setiap Pokmas yang diklarifikasi memberikan alasan seragam. Mereka mengklaim bahwa sapi-sapi tersebut dipelihara oleh warga secara mandiri. Namun, hingga kini, klaim tersebut tidak disertai bukti administrasi maupun dokumentasi yang dapat diverifikasi.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pelaksanaan program tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.
Selain berpotensi merugikan keuangan negara, dugaan penyimpangan tersebut juga dinilai mencederai tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak.
Sinyal penanganan kasus ini disebut telah mengarah ke lembaga antirasuah. Sejumlah pihak menduga persoalan pengadaan sapi Pokmas di Bondowoso telah masuk dalam radar penegak hukum.
“Tunggu tanggal mainnya. Biar KPK yang menanganinya,” tegas Sudar, Rabu (14/1/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait maupun pihak Pokmas mengenai langkah evaluasi atau audit terhadap program pengadaan ternak sapi tersebut.
Publik kini menanti transparansi dan penegakan hukum guna memastikan akuntabilitas penggunaan dana negara. (*)
Penulis : Adi Anteng
Editor : Redaksi