Situbondo, Obor Rakyat — Menjelang momentum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, sorotan terhadap dinamika kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengemuka. Polarisasi dan ketegangan di tingkat elite dinilai perlu segera disikapi demi menjaga stabilitas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Salah satu kritik dan refleksi muncul dari kalangan warga NU arus bawah (nahdliyin). HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai warga NU dan Kiai Kampung, menyoroti rekam jejak kepemimpinan PBNU dari beberapa periode terakhir.
Menurutnya, pola ketegangan antar-pimpinan kerap berulang dan kini mulai tersorot ke ruang publik.
Sorotan terhadap Pola Konflik Internal
Dalam pandangannya, dinamika hubungan kerja di tingkat Rais Aam dan Ketua Umum PBNU telah melewati beberapa fase krusial. Perubahan posisi sempat terjadi saat KH Miftahul Akhyar menjabat sebagai Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma’ruf Amin, dengan KH Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum periode 2015–2020.
Pasca-Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021, duet KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum sempat diharapkan membawa stabilitas.
Namun, Khalilur menilai perselisihan yang terjadi belakangan ini justru berskala lebih besar dan menyeret opini publik.
”Konflik organisasi sebesar NU selalu dipengaruhi banyak faktor: perbedaan visi, komunikasi yang buruk, persaingan politik, hingga perebutan pengaruh di sekitar pusat kekuasaan organisasi,” tulis Khalilur dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Kritik Gaya Hidup dan Kerinduan akan Kesederhanaan
Selain masalah manajerial dan komunikasi, kritik juga diarahkan pada aspek gaya hidup kepemimpinan saat ini.
Khalilur menyoroti bahwa figur Rais Aam saat ini, KH Miftahul Akhyar, dinilai kurang merepresentasikan nilai kesederhanaan yang selama ini melekat pada marwah kiai NU, merujuk pada fasilitas dan kediaman mewah yang dimilikinya.
Sebagai pembanding, arus bawah NU merindukan kepemimpinan teduh dan bersahaja seperti para pendahulu, di antaranya KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz.
Kedua tokoh historis NU tersebut dikenang bukan hanya karena kedalaman ilmu fiqih dan organisasinya, melainkan karena kesederhanaan hidup yang mampu menjadi perekat seluruh unsur jam’iyah.
Harapan pada Muktamar ke-35
Memasuki persiapan Muktamar NU ke-35, muncul desakan kuat agar forum tertinggi NU tersebut tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik praktis, tetapi menjadi momentum evaluasi total.
NU diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang transformatif—figur yang tidak lagi mewariskan fragmentasi atau konflik elite berkepanjangan, melainkan pemimpin yang fokus pada penguatan umat di akar rumput.
”Sebab NU terlalu besar untuk terus-menerus disibukkan oleh konflik elite,” pungkasnya. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi