Bondowoso, Obor Rakyat — Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Bondowoso secara transformatif resmi membuka helatan Pekan Olahraga dan Seni Diniyah (Porsadin) ke-7 Tingkat Kabupaten pada Minggu (23/8/2026).
Mengambil tempat di ekosistem edukasi Pondok Pesantren Nurul Huda An-Nawawi , kediaman Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, agenda akbar antar-Madrasah Diniyah (Madin) ini berlangsung penuh syiar, khidmat, serta sarat nilai akademis-spiritual.
Konteks strategis kegiatan ini dihadiri oleh jajaran entitas birokrasi dan legislatif daerah, di antaranya Bupati Bondowoso, Wakil Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPRD Bondowoso, Kepala Desa Grujugan Kidul, hingga jajaran legislator Dapil IV.
Eksistensi acara kian solid dengan presensi para pengasuh yayasan, kepala Madin, kontestan, serta wali santri yang merepresentasikan 23 kecamatan se-Kabupaten Bondowoso.
Aksen Sumpah Profesi dan Internalisasi Etika Penilaian
Dalam orasi pembukaannya, Ketua FKDT Kabupaten Bondowoso, Bahrullah, mengartikulasi urgensi objektivitas dan akuntabilitas dewan juri guna menjamin validitas hasil kompetisi.
Diskursus integritas ini ditegaskan melalui sakramentalisasi sumpah jabatan yang telah ditempuh seluruh juri di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dua hari menjelang eksekusi kegiatan (H-2).
”Sumpah yang telah terikrar merupakan institusionalisasi amanah moral dan spiritual. Kami menekankan agar seluruh dewan juri mengeksekusi otoritas penilaian secara optimal, imparsial, dan profesional,” tegas Bahrullah.
FKDT Bondowoso turut mengonfirmasi komitmen fasilitasi eskalasi prestasi bagi para juara untuk melangkah ke taraf kompetisi Porsadin Tingkat Provinsi Jawa Timur.
Advokasi Formil dan Reformasi Status Pendidik Diniyah
Di luar orientasi pengembangan bakat kognitif dan ketangkasan santri, momentum Porsadin VII dimanfaatkan secara pragmatis-analitis oleh FKDT Bondowoso untuk mengartikulasikan aspirasi regulatif terkait status kesejahteraan tenaga pendidik diniyah.
FKDT mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan formulasi ulang serta verifikasi data kepegawaian guru Madin agar terintegrasi dalam skema kualifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
”Kami mendorong Pemkab Bondowoso mengupayakan penyetaraan konkrit bagi guru Madin, baik transformasi skema PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, hingga peluang artikulasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi yang memenuhi ambang batas kualifikasi,” imbau Bahrullah.
Rangkaian Porsadin ke-7 Kabupaten Bondowoso ini diresmikan secara simbolis oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, yang dilanjutkan dengan inspeksi edukatif ke berbagai arena perlombaan cabang keagamaan serta seni olah raga. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi