
Situbondo, Bor Rakyat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan respons cepat terhadap laporan pengaduan masyarakat dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Sepanjang November 2026, lembaga antirasuah tersebut tercatat dua kali melayangkan surat balasan resmi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran (Siti Jenar).
Kedua surat balasan tersebut ditandatangani dan diwakili langsung oleh Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, sebagai tindak lanjut atas laporan yang dilayangkan pihak LSM pada 3 November 2026 lalu.
Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febriyanto, mengonfirmasi penerimaan dua surat dari Gedung Merah Putih tersebut.
Surat pertama diterbitkan KPK pada 5 November 2026 dan diterima di Situbondo pada 8 November 2026. Berselang 11 hari kemudian, KPK kembali menerbitkan surat kedua pada 16 November 2026 yang resmi diterima pada Jumat (20/11/2026).
Eko mengapresiasi kecepatan komunikasi kelembagaan yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan KPK, khususnya Deputi Bidang Informasi dan Data, dalam merespons laporan masyarakat.
”Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua KPK beserta seluruh jajaran atas perhatian dan respons cepat terhadap pengaduan yang kami sampaikan pada awal November lalu,” ujar Eko dalam keterangannya di Situbondo, Jumat (20/11/2026).
Dorong Pencegahan dan Supervisi Ketat
Kendati mengapresiasi respons administratif tersebut, Eko menegaskan bahwa penerimaan surat balasan bukanlah tujuan akhir dari gerakan pengawasan yang dilakukan pihaknya.
Sebagai elemen masyarakat sipil, LSM Siti Jenar mendorong KPK untuk meningkatkan langkah pencegahan korupsi pada level yang lebih strategis di Kabupaten Situbondo.
Ia berharap lembaga antirasuah tidak hanya bersikap pasif menunggu laporan pengaduan masyarakat, melainkan proaktif melakukan monitoring, supervisi, serta pengawasan ketat terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Situbondo.
”Pencegahan jauh lebih berarti apabila dilakukan sebelum potensi penyimpangan berkembang menjadi persoalan hukum yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Eko menambahkan, langkah pengawalan ini murni bertujuan memastikan anggaran publik terlindungi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai koridor hukum.
Ia berharap komunikasi intensif dengan KPK ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pintu masuk bagi penguatan penegakan hukum antikorupsi di Kabupaten Situbondo pada masa mendatang. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi