Pematangsiantar, Obor Rakyat – Pemerhati hukum mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar agar lebih aktif dan maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan salah seorang pemerhati hukum yang akrab disapa Alvin, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pembangunan merupakan rangkaian upaya yang dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alvin menilai DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar dilaksanakan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Meminta DPRD bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah kota dan tidak menghindari persoalan-persoalan krusial yang sedang terjadi di masyarakat,” ujar Alvin.
Ia juga mendesak DPRD Kota Pematangsiantar untuk mengawal secara ketat setiap kebijakan eksekutif, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, pengawasan yang maksimal diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak merugikan hak-hak masyarakat kecil maupun mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Alvin menegaskan pentingnya DPRD menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara nyata, sehingga penggunaan anggaran daerah dapat tepat sasaran dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Fungsi DPRD jangan hanya sebatas formalitas. Pengawasan harus dilakukan secara nyata agar setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah dapat dipastikan sesuai peruntukan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara optimal demi kepentingan masyarakat.
Pertama, fungsi pengawasan (oversight), yakni memantau dan memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Kedua, fungsi anggaran (budgeting), yaitu menyusun, membahas, dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah dengan memastikan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Ketiga, fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yakni membentuk regulasi bersama kepala daerah yang dapat menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“DPRD harus mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut secara maksimal. Jangan sampai ada kebijakan atau program pembangunan yang luput dari pengawasan, terutama jika menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkas Alvin.
Dengan optimalnya fungsi pengawasan, anggaran, dan pembentukan Perda, DPRD diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor hukum serta pembangunan Kota Pematangsiantar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi