Bekasi, Obor Rakyat — Alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Bekasi kembali memicu sorotan tajam.
Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Teguh Andalan Rakyat (LSM BASTARA) resmi melaporkan PT Mekar Agung Sejahtera ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas dugaan penyerobotan kawasan zona hijau demi proyek properti, Senin (9/11/2026).
Langkah hukum ini ditempuh sebagai respons atas keterancaman lahan sawah produktif seluas lebih dari 15 hektare di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, yang diduga kuat nekat digerus untuk pembangunan kawasan permukiman komersial (real estate).
Mengabaikan Aturan dan Dokumen Resmi
Dugaan pembangkangan terhadap aturan tata ruang ini kian menguat lantaran dokumen resmi pemerintah sebenarnya telah mematok area tersebut sebagai zona terlarang untuk alih fungsi.
Berdasarkan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Nomor CKR/PTP.01/334/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, dari total lahan 234.990 m² yang diajukan, seluas 153.455 m² di antaranya secara tegas dikategorikan sebagai LSD yang sepakat dipertahankan.
Ketetapan tersebut juga diperkuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi melalui surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor 30112310313216003 tertanggal 30 November 2023.
Kendati status hukum tanah tersebut sudah gamblang, PT Mekar Agung Sejahtera disinyalir tetap nekat mengakuisisi lahan. Pada akhir 2024, pengembang tersebut membeli area seluas ±3.000 m² milik warga bernama Boy, disusul akuisisi tahap kedua pada awal 2025 seluas ±8.000 m² milik keluarga H. Abdillah.
Ketua Umum LSM BASTARA, Fery Astoni, mengecam keras manuver pengembang yang dinilai semata-mata mengejar keuntungan bisnis dengan mengorbankan agenda strategis nasional.
”Pihak pengembang diduga sengaja menutup mata terhadap program Ketahanan Pangan Nasional dan target swasembada pangan pemerintah. Lahan sawah produktif yang masuk zona perlindungan tetap digilas demi proyek properti,” tegas Fery.
Endus Indikasi “Kongkalikong” dan Tindak Pidana Korupsi
Keberanian pihak swasta mengangkangi dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan serta surat PKKPR memicu kecurigaan tebal akan adanya pemufakatan jahat yang melibatkan lingkaran oknum pejabat publik.
BASTARA mengindikasikan adanya ruang “main mata” antara pihak pengembang dengan oknum di jajaran pemerintahan daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, hingga Kementerian ATR/BPN. Praktik pengalihan fungsi LSD atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum berat yang mencakup kejahatan tata ruang, perusakan lingkungan, serta potensi kuat tindak pidana korupsi.
BASTARA mendesak Korps Adhyaksa untuk tidak tinggal diam dan segera membongkar dugaan permainan di balik alih fungsi lahan di Kedungjaya tersebut.
”Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi harus bertindak cepat dan transparan. Apabila dalam proses penyelidikan terbukti ada praktik gratifikasi, suap, atau bagi hasil finansial antara pengembang dan oknum pejabat, kasus ini harus diseret ke ranah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” pungkas Fery.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Mekar Agung Sejahtera maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai pelaporan tersebut.
Publik kini menanti ketegasan aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan kongkalikong yang mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi. (*)
Penulis: Nanang Sugiyanto
Editor: Redaksi