Jakarta, Obor Rakyat — Skandal dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) APBD Jawa Timur kian menelanjangi praktik pembegalan anggaran rakyat di lingkup legislatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memanggil Anggota DPR RI Anwar Sadad untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemeriksaan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2022 tersebut menjadi sorotan tajam setelah penyidik membongkar dugaan aliran “uang ijon” sebesar Rp6,9 miliar yang mengalir ke kantongnya melalui orang kepercayaan.
Beli Jatah Anggaran Sebelum Cair
Dugaan bancakan dana hibah ini mengungkap modus sistematis perburuan rente politik. Ketimbang murni disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, dana hibah APBD diduga kuat telah diperjualbelikan sejak tahap perencanaan.
Penyidik KPK mengungkapkan, tiga tersangka, Achmad Yahya, Ra Wahid Ruslan, dan M Fathullah diduga menyetor uang “ijon” miliaran rupiah kepada Anwar Sadad melalui stafnya, Bagus Wahyudiyono, demi mengamankan porsi alokasi hibah di daerah masing-masing.
Rincian aliran dana haram tersebut mencakup:
- Achmad Yahya: Menyembur uang “ijon” Rp1,87 miliar untuk mengunci alokasi hibah Rp14,8 miliar.
- Ra Wahid Ruslan: Menyetor Rp1,42 miliar demi menyedot alokasi Rp28,9 miliar.
- M Fathullah: Menggelontorkan Rp3,61 miliar guna menguasai alokasi hibah jumbo sebesar Rp24 miliar.
”Pola ijon ini memperlihatkan bagaimana alokasi APBD yang seharusnya untuk rakyat telah dipatok harganya sejak awal oleh oknum pejabat dan pengondis lapangan,” ujar sumber internal penyidik.
Gurita Anggaran Rp291,5 Miliar dan Pemerasan Fee
Tak hanya uang ijon, penelusuran penyidik juga mengungkap betapa dominannya peran Anwar Sadad dalam pembagian jatah Pokok Pikiran (Pokir). Selama kurun 2019–2022, ia diduga menguasai alokasi dana hibah dengan total fantastis mencapai Rp291,5 miliar.
Alokasi tersebut terbagi secara berkala: Rp48,9 miliar (2019), Rp37,6 miliar (2020), Rp121,3 miliar (2021), dan Rp83,7 miliar (2022). Skema ini diawali dari rapat privat bersama ketua fraksi DPRD untuk menentukan “kue” anggaran bagi tiap anggota dewan.
Sisi paling krusial dari skandal ini adalah dugaan penetapan pemotongan dana (commitment fee).
Anwar diduga mematok “jatah preman” sebesar 15 hingga 20 persen kepada para koordinator lapangan maupun legislator yang mengajukan pergeseran alokasi.
Dalam pembagian tersebut, bagian 20 persen disinyalir mengalir ke Anwar, sementara stafnya mengantongi 5 persen.
Masyarakat Hanya Terima Puing-Puing Anggaran
Praktek korupsi berantai ini memukul keras masyarakat penerima manfaat di Jawa Timur. Setelah dipotong di tingkat atas, dana hibah kembali disunat oleh para koordinator lapangan sebesar 20 hingga 30 persen saat anggaran cair ke Pokmas.
Akibat peras-memeras dari tingkat elit hingga lapangan ini, masyarakat diperkirakan hanya menerima 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal. Sebagian besar dana hibah menguap masuk ke kantong para oknum politisi dan perantara.
Pemeriksaan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiyono hari ini menjadi batu uji bagi KPK untuk membongkar secara tuntas alur pencucian uang dan keterlibatan aktor-aktor elit lainnya dalam perampokan dana publik ini. (*)
Penulis: Wahyu W
Editor: Redaksi