Jakarta, Obor Rakyat — Kasus dugaan pelanggaran hubungan industrial menyeret PT Asia Pacific Xpressindo ke jalur hukum. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi tersebut diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan belum menuntaskan kewajiban pembayaran hak pesangon terhadap mantan pengemudi operasionalnya, Antonius Maria Klaret Maku, yang telah mengabdi selama lebih dari 7 tahun.
Selain penahanan kompensasi pesangon, perusahaan yang berlokasi di Benda, Tangerang tersebut juga disinyalir belum menerbitkan surat pengalaman kerja (paklaring). Penahanan dokumen resmi ini secara langsung menghambat proses pencairan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hak mendasar mantan pekerja.
Tim kuasa hukum dari AR-A Law Firm & Partners telah melayangkan surat somasi resmi sejak Selasa (3/11/2026).
Namun, hingga Minggu (8/11/2026), manajemen perusahaan dilaporkan belum memberikan iktikad baik maupun tanggapan tertulis terkait upaya penyelesaian perselisihan tersebut.
”Kami sudah mengupayakan mediasi, tetapi pimpinan PT tersebut terus menghindar. Kalau berani memecat, harus berani bertanggung jawab atas hak-hak karyawan. Apalagi surat paklaring itu merupakan dokumen penting bagi pekerja untuk mengurus pencairan haknya sendiri,” tegas Efraim Mbomba Reda, S.H., salah satu perwakilan tim kuasa hukum korban.
Potensi Sanksi Pidana Cipta Kerja dan Pelaporan Perpajakan
Merujuk pada konstruksi hukum perkara ini, tim kuasa hukum mengungkapkan adanya potensi pelanggaran pidana ketenagakerjaan. Stefanus Gega, S.H., anggota tim hukum korban, menjelaskan bahwa pengabaian pembayaran hak-hak PHK dapat dijerat dengan Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja apabila unsur pelanggarannya terpenuhi secara sah.
Regulasi tersebut memuat sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun, serta/atau denda administratif sebesar Rp100 juta hingga Rp400 juta.
Tak hanya mengawal persoalan ketenagakerjaan, tim hukum juga berencana melaporkan indikasi kejanggalan sistem administrasi internal ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini didasari temuan transaksi pembayaran upah pekerja yang diduga ditransfer menggunakan rekening pribadi milik pimpinan perusahaan, bukan melalui rekening operasional atas nama perseroan.
Pemberhentian Lisan Tanpa Surat Resmi
Perkara ini bermula pada Mei 2025, ketika korban yang telah bekerja sejak 8 Desember 2017 diberhentikan secara lisan oleh pihak manajemen HRD di area gudang perusahaan tanpa dilengkapi surat PHK tertulis. Janji penyelesaian yang sempat diutarakan pihak HRD hingga kini tidak membuah hasil konkret.
Tim kuasa hukum AR-A Law Firm & Partners yang beranggotakan Don Bosko Chandra K. Goba, S.H., CCD., Yosef Gani Paulana Gande, S.H., Efraim Mbomba Reda, S.H., Stefanus Gega, S.H., Didimus Migu, S.H., dan Gimson R.M. Obhetan, S.H.—menegaskan siap menempuh jalur hukum lanjutan.
Apabila somasi tidak diindahkan, pihak penasihat hukum akan mengajukan pengaduan resmi ke kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, serta melayangkan gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004. (*)
Penulis: Rifki
Editor: Redaksi