Gibran Nyatakan Mundur dari Wapres di Tengah Guliran Hak Menyatakan Pendapat DPR, Istana Angkat Bicara

​Jakarta, Obor Rakyat — Peta politik nasional bergejolak drastis setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Fot Ist)

​Jakarta, Obor Rakyat — Peta politik nasional bergejolak drastis setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

​Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan usai keduanya menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara pada pagi hari, Selasa (10/11/2026).

Kepastian mundurnya Gibran dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers mendadak di Kompleks Istana Kepresidenan.

​”Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” ujar Prasetyo Hadi singkat di hadapan awak media.

​Langkah pengunduran diri ini mengemuka seiring dengan semakin menguatnya tensi politik di Senayan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengagendakan guliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) salah satu instrumen pengawasan tertinggi yang dimiliki legislatif.

​Menanggapi dinamika politik yang berkembang cepat tersebut, pihak Istana menegaskan posisi pemerintah untuk tetap menghormati seluruh proses ketatanegaraan yang sedang berjalan di parlemen.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Terima Kunjungan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, PP Polri Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintah

​”Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” tegas Prasetyo.

​Perkembangan ini menandai salah satu momen Krusial dalam peta pemerintahan saat ini. Publik kini menanti langkah formal berikutnya terkait mekanisme pengunduran diri sesuai ketentuan perundang-undangan serta arah konsolidasi politik di tingkat pimpinan nasional. (*)


Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *