Bondowoso, Obor Rakyat — Kepercayaan publik terhadap integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali diuji. Seorang janda berinisial E harus menelan pil pahit setelah modal investasi senilai ratusan juta rupiah yang ditanamkan kepada seorang pejabat eselon berinisial SF alias SY yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berujung pada ketidakjelasan.
Kasus ini tak sekadar berkutat pada sengketa perdata atau kerugian materiil semata. Lebih dari itu, perkara ini menyingkap celah kerentanan etika birokrasi, di mana atribut jabatan publik diduga dicitrakan sebagai “garansi” untuk meyakinkan korban agar mau menggelontorkan dana besar dalam kerja sama bisnis pribadi.
Menaruh Percaya pada Kursi Jabatan
Bermula dari tawaran kerja sama investasi dengan skema bagi hasil yang menggiurkan, relasi bisnis antara korban dan terduga pelaku terjalin.
Namun, alih-alih mendulang untung sebagaimana lazimnya kemitraan profesional, aliran dana yang diserahkan secara bertahap justru menguap tanpa kejelasan progres maupun pengembalian modal.
Bagi E, posisi strategis yang disandang SF di pemerintahan menjadi faktor psikologis utama yang meredduğ kecurigaannya sejak awal.
“Korban menduga status dan posisi jabatan tersebut turut membuatnya percaya hingga bersedia menyerahkan uang dalam jumlah besar,” tulis catatan investigasi atas pengakuan korban, Selasa (10/11/2026).
Sayangnya, ketika iktikad baik untuk meminta kejelasan digaungkan, respons yang diterima justru jalan ditempat.
Ujian Kepiawaian Pengawasan Internal (APIP)
Tak ingin langkahnya gegabah, E kini memilih menempuh jalur institusional yang terukur sebelum menyeret perkara ini sepenuhnya ke ranah hukum pidana. Ia memfokuskan langkah awal dengan melayangkan aduan resmi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yakni Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
Langkah ini dinilai penting untuk menguji sejauh mana instrumen pengawasan internal instansi pemerintah mampu merespons pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh pegawainya.
”Saya akan mengadukan persoalan ini kepada APIP, dalam hal ini Inspektorat, karena yang bersangkutan merupakan pejabat ASN. Saya ingin persoalan ini terlebih dahulu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal pemerintahan,” tegas E kepada awak media.
Saat ini, pihak korban tengah merangkai puzzle pembuktian, mulai dari jejak aliran transaksi, kuitansi sah, hingga menghadirkan jejaring saksi kunci yang mengetahui persis proses penyerahan dana. Tindakan cermat ini disiapkan agar laporan yang masuk memiliki legitimasi kuat tatkala diperiksa oleh lembaga berwenang.
Menanti Ketegasan Sanksi Moral dan Etik
Hingga berita ini diturunkan, benteng pertahanan birokrasi tampaknya masih rapat. Belum ada keterangan resmi yang berhasil dihimpun dari instansi tempat SF bertugas, pun demikian dengan ruang klarifikasi langsung dari yang bersangkutan.
Seluruh dugaan ini masih berada pada koridor pengakuan sepihak yang menuntut pembuktian objektif melalui audit dan pemeriksaan internal. Namun, bola panas kini berada di tangan Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
Publik Bondowoso tentu menanti ketegasan aparat pengawas untuk tidak sekadar melindungi korps birokrasi, melainkan membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencederai marwah jabatan. Sebab, di balik setiap kewenangan yang melekat pada seorang pejabat publik, terselip mandat moral yang lebih tinggi untuk menjaga kehormatan negara di hadapan masyarakat. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi