Pematangsiantar, Obor Rakyat – Persoalan tata kelola perparkiran di Kota Pematangsiantar kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Maraknya dugaan praktik parkir liar hingga menumpuknya tunggakan setoran retribusi parkir dinilai mencerminkan lemahnya kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.
Sektor perparkiran yang seharusnya menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut justru dinilai belum tergarap maksimal akibat minimnya pengawasan di lapangan.
Menanggapi kondisi ini, salah seorang warga Pematangsiantar yang akrab disapa Iman mendesak Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pematangsiantar.
Menurut Iman, langkah tegas tersebut diperlukan karena pimpinan instansi terkait diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dalam menertibkan kawasan perparkiran.
”Harapan kami kepada Wali Kota Siantar, demi terwujudnya visi Kota Siantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras, agar segera mengevaluasi kinerja Kadishub yang diduga tidak menjalankan tupoksinya sebagai pimpinan,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Tak hanya itu, Imam juga menyoroti banyaknya titik parkir di kawasan strategis yang secara ekonomi memiliki potensi besar untuk mendongkrak kas daerah.
Namun, potensi tersebut dinilai terbuang percuma lantaran lemahnya tata kelola dan pengawasan dari pihak Dishub.
”Dengan masih maraknya dugaan parkir liar di beberapa titik lokasi, patut dipertanyakan sejauh mana pengawasan dan pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dishub Kota Pematangsiantar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Iman menilai persoalan ini sudah berada pada tahap yang memprihatinkan, terlebih dengan mencuatnya informasi mengenai tunggakan retribusi parkir yang mencapai angka miliaran rupiah.
Ia pun meminta Wali Kota tidak ragu mengambil keputusan demi kenyamanan masyarakat dan optimalisasi PAD.
”Dugaan parkir liar masih marak dan tunggakan retribusi parkir mencapai miliaran rupiah. Kinerja Dinas Perhubungan patut dievaluasi. Wali Kota harus berani mengambil tindakan serius,” pungkasnya. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi