Ogan Ilir, Obor Rakyat — Pernyataan tegas disampaikan oleh pemerhati hukum dan kontrol sosial, Budi Rizkiyanto, menyikapi kabar pengajuan surat permohonan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 12 November 2026.
Budi menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif pengunduran diri dari jabatan publik semata. Lebih dari itu, terdapat dimensi konstitusional, kepastian hukum, pertanggungjawaban penyelenggaraan negara, serta konsekuensi penggunaan keuangan negara yang wajib dijelaskan secara transparan kepada publik.
Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak secara otomatis menghapus persoalan hukum yang berkaitan dengan proses pencalonan, persyaratan administrasi, maupun pelaksanaan tugas selama masa jabatannya.
Berikut adalah poin-poin krusial yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut:
1. Kejelasan Putusan Pengadilan dan Konsekuensi Pencalonan
Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 742 K/TUN/2026 harus ditempatkan sesuai amar dan ruang lingkup hukumnya. Jika putusan tersebut menyatakan tidak sah suatu dokumen administrasi pendidikan dan memerintahkan pencabutannya, maka putusan itu wajib dihormati dan dilaksanakan.
Kendati demikian, harus ada batasan tegas antara pembatalan dokumen administratif dengan keabsahan jabatan Wakil Presiden, karena keduanya merupakan ranah hukum berbeda. Publik menanti kejelasan apakah terdapat konsekuensi hukum lanjutan terhadap persyaratan pencalonan yang pernah menggunakan dokumen tersebut, serta lembaga mana yang berwenang menilainya.
2. Pengunduran Diri Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Hukum
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum di mana setiap penyelenggara negara wajib tunduk tanpa pengecualian. Berakhirnya masa jabatan lewat pengunduran diri tidak serta-merta membebaskan seseorang dari pemeriksaan atau pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran administrasi maupun syarat pencalonan.
3. Transparansi Status Pemberhentian dan Hak Keuangan Negara
Persoalan hak pensiun dan fasilitas negara pasca-menjabat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 harus dikaji secara objektif berdasarkan hukum, bukan atas dasar asumsi atau tekanan opini publik.
MPR RI didesak untuk memberikan kejelasan terbuka mengenai dasar hukum pemberhentian, kategori pemberhentian dengan atau tanpa hormat, serta batasan hukum terkait pemberian hak pensiun dan fasilitas negara.
4. Kepatuhan terhadap Mekanisme Konstitusi
Kewenangan MPR RI harus dijalankan secara ketat berdasarkan UUD 1945, termasuk pemisahan mekanisme antara pengisian kekosongan jabatan (Pasal 8 ayat 2) dan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden (Pasal 7A dan 7B). MPR harus memastikan kedudukan hukum surat pengunduran diri serta prosedur penetapannya tidak melanggar konstitusi.
Tuntutan Resmi kepada MPR RI
Atas prinsip negara hukum dan transparansi publik, Budi Rizkiyanto menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak kepada MPR RI dan lembaga terkait:
- Memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme konstitusional penerimaan pengunduran diri Wakil Presiden.
- Melakukan kajian hukum terhadap konsekuensi Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sesuai ruang lingkupnya.
- -Memeriksa relevansi dokumen administrasi pendidikan dalam persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
- Membuka transparansi terkait dasar hukum pemberian hak pensiun, tunjangan, dan fasilitas negara setelah berakhirnya masa jabatan.
- Memastikan penetapan status pemberhentian—termasuk opsi pemberhentian tidak dengan hormat—dilandasi dasar hukum yang sah.
- Memastikan pengunduran diri tidak menghentikan proses pemeriksaan maupun pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang ada.
- Mendorong DPR RI dan lembaga pengawas untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan sesuai kewenangan.
Menutup pernyataannya, Budi menegaskan bahwa langkah ini murni demi menjaga kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara. Jabatan publik melekat dengan konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara adil dan transparan demi kepentingan bangsa dan negara. (*)
Sumber: Budi Rizkiyanto (pemerhati hukum dan kontrol sosial)
Editor: Redaksi