
Jakarta, Obor Rakyat – Jagat media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video yang menampilkan Direktur Utama PT PLN (Persero) berinisial SI tengah menggandeng seorang perempuan berinisial NZ dan memanggilnya dengan sebutan akrab, “Mah”.
Rekaman yang diunggah akun Facebook Cak Kirun Reel bertajuk “Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat” itu seketika memicu spekulasi luas di tengah masyarakat mengenai status hubungan keduanya.
Sorotan publik kian tajam lantaran SI diketahui masih terikat pernikahan yang sah secara negara maupun agama dengan perempuan berinisial RM.
Berdasarkan dokumen catatan sipil yang dihimpun, SI dan RM melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Katolik di Kapel Biara St. Dominikus, Purwokerto, pada 11 November 2011, yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 173/K/2011.
Hingga saat ini, ikatan perkawinan tersebut belum dinyatakan putus secara hukum melalui putusan perceraian pengadilan, kendati keduanya dikabarkan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2026.
Dugaan Pengabaian Kewajiban Keluarga
Di tengah mencuatnya isu keretakan rumah tangga tersebut, berembus kabar bahwa SI diduga mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri sah dan keluarga.
Sejumlah keluhan yang beredar menyoroti dugaan tidak terpenuhinya nafkah serta kebutuhan rumah tangga, tertutupnya pengelolaan keuangan keluarga, hingga minimnya keterlibatan SI dalam urusan domestik.
Kemunculan SI secara terbuka bersama NZ di ruang publik pun dinilai memperkeruh situasi dan memantik tanda tanya besar mengenai komitmennya terhadap keluarga.
Selain itu, beredar pula kabar bahwa SI berencana berpindah keyakinan demi meresmikan hubungannya dengan NZ, meski informasi tersebut hingga kini belum terkonfirmasi kebenarannya.
Ujian Integritas Pimpinan BUMN
Polemik ini dinilai bukan sekadar persoalan domestik semata, melainkan menyentuh aspek integritas dan kepatutan moral seorang pimpinan perusahaan pelat merah.
Sebagai entitas strategis negara, pucuk pimpinan PLN dituntut tidak hanya unggul dalam mengejar target operasional dan kinerja korporasi, tetapi juga menjaga keteladanan etika di mata publik.
Menteri BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) didorong untuk segera meminta klarifikasi langsung dari SI. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan apakah polemik yang bergulir bersinggungan dengan kode etik dan standar perilaku pejabat di lingkungan BUMN.
Transparansi dan penjelasan resmi dari pihak SI sangat dinantikan agar dinamika kehidupan pribadinya tidak terus menggerus kredibilitas kepemimpinan serta kepercayaan publik terhadap institusi PLN.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi SI maupun pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau pelurusan informasi atas pemberitaan ini. (*)
Penulis: Samhadi Purba
Editor: Redaksi