Video Mesra Viral di Media Sosial, Dirut PLN SI Disorot Terkait Dugaan Penelantaran Keluarga dan Pelanggaran GCG

​Jakarta, Obor Rakyat — Integritas pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik. Direktur Utama PT PLN (Persero), SI tengah menghadapi gelombang kritik menyusul mencuatnya dugaan penelantaran terhadap istri sah dan anak kandungnya, yang ditengarai turut berdampak pada konflik kepentingan serta tata kelola perusahaan pelat merah tersebut.
Direktur Utama PT PLN (Persero) SI bersama NZ pasangan non-resminya di muka umum.

​Jakarta, Obor Rakyat — Integritas pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik. Direktur Utama PT PLN (Persero), SI tengah menghadapi gelombang kritik menyusul mencuatnya dugaan penelantaran terhadap istri sah dan anak kandungnya, yang ditengarai turut berdampak pada konflik kepentingan serta tata kelola perusahaan pelat merah tersebut.

​Isu ini mencuat ke ruang publik setelah beredarnya rekaman video di platform media sosial Facebook melalui akun @Cak Kirun Reel bertajuk “Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat”.

Dalam video yang beredar luas tersebut, SI terlihat menggandeng dan memperkenalkan seorang perempuan berinisial NZ kepada sejumlah rekannya dengan sapaan akrab “mah”.

Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, baik SI maupun NZ diketahui masih terikat status pernikahan yang sah dengan pasangan masing-masing.

​Status Hukum Pernikahan

​Merujuk pada dokumen resmi kependudukan, SI dan istri sahnya yang berinisial RM melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Katolik di Kapel Biara St. Dominikus, Purwokerto, pada 11 November 2011. Pernikahan tersebut tercatat secara resmi melalui Akta Perkawinan Nomor 173/K/2011.

Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang putri bernama EG yang lahir pada 5 Desember 2014.

Baca Juga :  Seminar Nasional BUDDHIS Momentum Emas Sinergi Lintas Agama: Memperkuat Toleransi, Meneguhkan Persatuan Indonesia Raya

​Hingga berita ini diturunkan, ikatan perkawinan antara SI dan RM secara hukum negara dinyatakan belum berakhir atau belum memiliki putusan cerai berkekuatan hukum tetap.

Proses hukum terkait perkara rumah tangga keduanya tercatat masih bergulir dengan nomor perkara 1154, di mana identitas para pihak disamarkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Di tengah proses hukum yang belum rampung tersebut, beredar pula kabar bahwa SI berencana berpindah keyakinan guna meresmikan hubungannya dengan NZ dalam waktu dekat.

​Dugaan Pengabaian Tanggung Jawab Keluarga

​Keretakan rumah tangga pimpinan tertinggi PLN ini disebut berakar dari serangkaian pengabaian tanggung jawab domestik sejak beberapa tahun terakhir. Putri semata wayang mereka, EG yang memiliki riwayat keterlambatan bicara (speech delay) dan memerlukan pendampingan khusus, diduga kerap dibiarkan menggunakan gawai (screen time) tanpa pengawasan memadai.

​Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dilaporkan berjalan tidak transparan. SI diduga lebih memprioritaskan kepentingan pribadi serta alokasi modal usaha sejak sebelum menduduki kursi Direktur Utama PLN pada akhir 2023. Ketegangan internal tersebut memuncak dengan terputusnya komunikasi batin selama bertahun-tahun dan berujung pada pisah rumah sejak Januari 2026.

Kepergian SI dari kediaman keluarga tanpa izin disebut praktis memutus pemenuhan nafkah maupun tanggung jawab moral terhadap istri dan anaknya.

​Sorotan Konflik Kepentingan dan Tata Kelola BUMN

​Persoalan ini tidak lagi dipandang sekadar masalah ranah privat setelah munculnya dugaan keterlibatan NZ dalam urusan strategis perusahaan.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa NZ memiliki pengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan di berbagai sektor vital di lingkungan PT PLN (Persero). Masuknya pihak eksternal tanpa kapasitas maupun struktur resmi dalam menentukan arah kebijakan korporasi dinilai sebagai bentuk konflik kepentingan (conflict of interest) yang mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

​Kondisi ini menambah panjang sorotan terhadap sistem meritokrasi di tubuh PLN. Isu penempatan pejabat struktural hingga rekrutmen tenaga kontrak melalui jalur kedekatan non-prosedural dikhawatirkan dapat menurunkan profesionalisme serta iklim kerja di perusahaan penyedia kelistrikan nasional tersebut.

Desakan Evaluasi dari Menteri BUMN

​Kemunculan SI bersama pasangan non-resminya di muka umum serta dugaan intervensi manajerial menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat dan pemerhati BUMN. Publik menilai bahwa capaian operasional di sektor kelistrikan tidak dapat dijadikan pembenaran atas dugaan pelanggaran etika pejabat publik, hukum perkawinan, maupun penyalahgunaan wewenang.

​Desakan kini mengarah kepada Menteri BUMN untuk segera memanggil, melakukan audit menyeluruh, serta mengevaluasi jabatan SI.

Langkah tegas dinilai mendesak guna menjaga kredibilitas institusi negara, menegakkan disiplin etika pejabat publik, serta memulihkan tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional di tubuh PT PLN (Persero).

Catatan Redaksi: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak SI manajemen PT PLN (Persero), maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi resmi atas pemberitaan ini. (*)


Penulis: Samhadi Purba
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *