
Jakarta, Obor Rakyat — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diketuk dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak draf regulasi tersebut pertama kali diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.
Kehadiran payung hukum ini menandai pergeseran fundamental paradigma hukum pidana di Indonesia: dari sekadar mengejar pelaku (follow the suspect) menjadi melacak dan menyita harta hasil kejahatan (follow the money).
Selama ini, hukuman badan dinilai belum memberikan efek jera maksimal karena aset hasil korupsi kerap tetap aman melalui penyamaran via perusahaan cangkang, penitipan kepada kerabat, hingga penyimpanan di luar negeri. Melalui undang-undang baru ini, celah impunitas ekonomi tersebut resmi ditutup.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya memaparkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Empat Poin Krusial Pengaturan Perampasan Aset
Dari sepuluh pokok pengaturan krusial yang termaktub dalam undang-undang tersebut, terdapat empat instrumen utama yang menjadi tulang punggung penegakan hukum:
- Perluasan Objek Tindak Pidana: Perampasan aset tidak hanya menyasar perkara tindak pidana korupsi, tetapi juga menjangkau tindak pidana penipuan serta penggelapan berbasis teknologi yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.
- Tidak Menghapus Pidana Pokok: Mekanisme perampasan aset bersifat kumulatif dan tidak menggugurkan hukuman penjara. Pelaku kejahatan tetap menjalani pidana badan sekaligus kehilangan harta hasil kejahatannya.
- Perampasan Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction-Based Forfeiture): Negara kini memiliki kewenangan merampas aset hasil kejahatan meskipun pelaku meninggal dunia, berstatus buron, atau tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menutup celah hukum yang sebelumnya membuat harta koruptor tetap aman dinikmati ahli waris saat perkara gugur.
- Pembentukan Badan Pengelola Aset: Undang-undang mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola aset yang profesional dan akuntabel guna memastikan barang rampasan tidak menyusut nilainya dan dapat dikembalikan ke kas negara untuk membiayai pembangunan, pendidikan, serta layanan publik.
Tantangan Implementasi dan Pengawasan Publik
Meski menjadi tonggak sejarah legislasi pemberantasan korupsi, efektivitas regulasi ini kini bergantung pada integritas aparat penegak hukum di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan, instrumen hukum yang kuat berisiko disalahgunakan atau memunculkan praktik penyimpangan baru pada sektor pengelolaan aset sitaan.
Tahapan krusial berikutnya adalah proses pengundangan, penerbitan aturan pelaksana, serta pembentukan badan pengelola aset. Publik dan elemen masyarakat sipil diharapkan terus mengawal fase transisi ini agar tujuan pemulihan kerugian negara berjalan sesuai mandat undang-undang. (*)
Penulis Saiful (Koorlap)
Editor: Redaksi