Fahd Arafiq Klaim Kucurkan Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Beri Bantahan Keras

​Jakarta, Obor Rakyat – Pusaran kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memanas setelah salah satu tersangkanya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, melontarkan klaim mengejutkan.
Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, saat diwawancarai oleh sejumlah awak media seusai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

​Jakarta, Obor Rakyat – Pusaran kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memanas setelah salah satu tersangkanya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, melontarkan klaim mengejutkan.

Politikus Partai Golkar tersebut mengaku bahwa dana sebesar Rp70 miliar yang disoal penyidik merupakan dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

​Pernyataan tersebut dilontarkan Fahd seusai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Ia menuding lembaga antirasuah itu telah keliru menjeratnya dalam perkara ini.

​”KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” tegas Fahd di hadapan awak media.

​Dalam keterangannya pada pemeriksaan sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan DPP Partai Golkar periode 2024–2029 itu membeberkan kronologi penyerahan uang tersebut.

Baca Juga :  Kasad Jenderal Tandyo Budi Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia, Dorong Kesiapsiagaan Militer ASEAN

Ia mengaku awalnya sempat dimintai dana sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama.

​Fahd menyebut sempat menolak permintaan tersebut pada 25 dan 26 Agustus lalu. Namun, sikapnya melunak pada 27 Agustus setelah Arif diduga mencatut nama seorang petinggi yang enggan ia sebutkan identitasnya.

​”Akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd.

PBNU Bantah Keras dan Minta Bukti

​Klaim Fahd Arafiq langsung menuai reaksi keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menepis tegas tudingan adanya aliran dana haram dalam perhelatan Muktamar ke-35 NU.

​Gus Ipul mendesak pihak-pihak yang melontarkan pernyataan tersebut untuk menyertakan bukti konkret, alih-alih membangun opini liar yang merugikan organisasi.

​”Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana, apalagi itu hasil korupsi, sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul di Lobi Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

​Menurutnya, pernyataan sepihak tanpa dasar bukti hanya akan mencemarkan nama baik jam’iyyah.

Kendati demikian, PBNU memastikan akan terus mengawal jalannya proses hukum serta mencermati seluruh fakta yang terungkap di persidangan mendatang.

​”Jika benar ada pihak-pihak yang melakukan itu (mencatut nama NU), maka mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya,” imbuhnya.

Konstruksi Perkara Suap ATR/BPN

​Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama elite politik dan petinggi korporasi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi senyap tersebut membongkar praktik lancung dalam pengurusan HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

​Sehari pasca-OTT, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yang terdiri dari unsur penyelenggara negara, swasta, hingga politisi:

  • Unsur Kementerian ATR/BPN: Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
  • Unsur Korporasi: Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang diduga berperan sebagai perantara.
  • Unsur Politisi dan Swasta: Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. (*)

Penulis: Wahyu W
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *