Program Makan Bergizi Gratis Dorong Perputaran Ekonomi Daerah Capai Rp 800 Miliar per Tahun

Jakarta, Obor Rakyat – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dioperasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, tidak hanya bertujuan menekan angka kemiskinan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perputaran uang dari aktivitas dapur umum ini diperkirakan bisa mencapai Rp 800 miliar per tahun di satu wilayah.
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Perputaran Ekonomi Daerah Capai Rp 800 Miliar per Tahun

Jakarta, Obor Rakyat – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dioperasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, tidak hanya bertujuan menekan angka kemiskinan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perputaran uang dari aktivitas dapur umum ini diperkirakan bisa mencapai Rp 800 miliar per tahun di satu wilayah.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menyampaikan bahwa satu unit SPPG bisa menggerakkan dana hingga Rp 1 miliar. Dengan asumsi terdapat sekitar 70 hingga 80 dapur umum dalam satu kabupaten, maka nilai ekonomi yang berputar bisa menyentuh Rp 80 miliar per bulan.

“Bayangkan kalau satu dapur itu berputar Rp 1 miliar di dalam satu kabupaten, misalnya ada 70 atau 80 (SPPG), maka setiap bulannya Rp 80 miliar yang beredar, satu tahun kurang lebih Rp800 miliar,” ujar Suardi dalam konferensi pers di Gedung BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).

Menurut Suardi, nilai perputaran ekonomi tersebut bahkan bisa melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari beberapa kabupaten. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa dapur umum MBG mampu menghidupkan kembali perekonomian lokal secara signifikan.

“Kalau ada APBD dari kabupaten-kabupaten itu masih lebih kecil dari perputaran, sehingga inilah yang menjadi tujuan bagaimana menghidupkan perekonomian,” jelasnya.

Program MBG juga dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Setiap unit dapur umum dikatakan mampu menyerap tenaga kerja baru serta memberikan jaminan pasar bagi supplier lokal. Dengan demikian, rantai pasok bahan baku tetap terjaga dan mencegah terjadinya kekosongan pasokan pangan.

Baca Juga :  Kapolri Tinjau Penanganan Karhutla di Riau, Soroti Pentingnya Respons Cepat dan Pencegahan Titik Api Baru

“MBG adalah salah satu bentuk pengentasan kemiskinan di daerah. Untuk implementasi kegiatan ini, rantai pasok menjadi satu-satunya cara menjaga terjadinya kekosongan,” beber Suardi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Badan Penguatan Taskin (BP Taskin) sangat berperan dalam mendukung kelancaran dan kesinambungan program MBG di daerah-daerah. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *