Situbondo, Obor Rakyat – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), kritik sekaligus seruan pembenahan internal menguat. HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai forum tertinggi organisasi ini bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan momentum penentuan arah dan wajah NU ke depan.
Dalam pernyataannya, Senin (6/4/2026), Gus Lilur menyebut Muktamar sebagai “titik jeda sekaligus titik uji” bagi NU—apakah tetap setia pada nilai-nilai kelahirannya atau mulai bergeser mengikuti kepentingan kekuasaan yang mengitarinya.
Politik Uang Jadi Ancaman Serius
Salah satu sorotan utama yang ia tekankan adalah bahaya politik uang dalam proses Muktamar.
Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga bertentangan dengan nilai agama.
“Politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram,” tegas Gus Lilur.
Menurutnya, sejak awal seluruh peserta Muktamar harus memastikan tidak terlibat dalam praktik tersebut baik sebagai penerima, perantara, maupun bagian dari distribusi. Terlebih jika sumber dana berasal dari praktik korupsi.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam politik uang dapat menyeret organisasi ke dalam risiko hukum serius, termasuk potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam konteks itu, persoalan tidak lagi sekadar etik, tetapi sudah menyentuh ranah institusional.
Desakan Bersih-Bersih Internal
Gus Lilur juga mendorong langkah tegas dari Pengurus Besar NU (PBNU) untuk membersihkan organisasi dari individu yang terindikasi terlibat korupsi.
Ia menilai, citra NU belakangan ikut terdampak oleh berbagai isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk polemik kuota haji.
Meski proses hukum masih berjalan, menurutnya kerusakan persepsi publik sudah terjadi. Padahal, dalam organisasi berbasis moral seperti NU, kepercayaan publik merupakan modal utama.
“Muktamar harus menjadi momentum pemulihan, bukan sekadar klarifikasi, tetapi keberanian melakukan pembersihan,” ujarnya.
Waspadai Politisasi Organisasi
Selain isu integritas, Gus Lilur menyoroti meningkatnya tarik-menarik kepentingan politik dalam tubuh NU. Ia menilai banyak aktor politik melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi kekuasaan.
Dalam konteks ini, ia menyinggung penunjukan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar. Menurutnya, hal tersebut perlu dibaca secara lebih luas sebagai bagian dari dinamika hubungan antara organisasi dan kekuasaan.
“Ini bukan soal individu, tetapi soal batas antara pengabdian dan pemanfaatan,” katanya.
Ia mengingatkan, jika NU kehilangan independensinya, maka perannya sebagai penjaga moral bangsa akan melemah dan berpotensi berubah menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan.
Kembali ke Kepemimpinan Ulama
Lebih jauh, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar harus menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada kepemimpinan ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan integritas moral.
Menurutnya, NU didirikan oleh ulama, bukan politisi. Karena itu, arah organisasi harus tetap berada di tangan mereka yang memiliki kedalaman ilmu dan keteguhan prinsip.
“Ketika ulama digantikan oleh logika politik, yang hilang bukan hanya arah, tetapi juga ruh organisasi,” ujarnya.
Konferensi Besar Jadi Titik Awal
Ia juga menyinggung Konferensi Besar NU yang dijadwalkan pada 25 April 2026 sebagai pintu awal pembenahan. Forum tersebut dinilai bisa menjadi ruang untuk menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga integritas dan arah perjuangan.
Pada akhirnya, menurut Gus Lilur, Muktamar bukan sekadar soal siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, tetapi nilai apa yang akan dimenangkan.
Jika nilai yang dijunjung adalah integritas dan moralitas, maka NU akan tetap berdiri sebagai pilar bangsa. Namun jika kepentingan yang dominan, maka organisasi berisiko kehilangan arah.
“NU harus kembali pada satu sikap yang tidak bisa ditawar: menolak yang haram sebagai fondasi masa depan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi