Temukan Banyak Tambak Udang Ilegal di Pesisir Selatan
Jember, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan komitmennya mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melintasi wilayah selatan Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Gumukmas dan sekitarnya.
Proyek strategis nasional tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal tahun 2029.
Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan, pemerintah pusat telah memberikan sinyal kelanjutan pembangunan JLS pada tahun 2026 dengan estimasi total anggaran mencapai Rp3 triliun hingga proyek selesai.
“Pemerintah pusat telah berhasil kita lobi dan Insya Allah pengerjaan JLS akan berlanjut di tahun 2026 ini dengan estimasi total anggaran mencapai Rp3 triliun hingga rampung di 2029,” ujar Fawait saat melakukan peninjauan lapangan di kawasan pesisir selatan Jember, Senin (25/5/2026).
Pemkab Jember Gandeng TNI AL Petakan Potensi Wisata dan Ekonomi
Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Jember berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk memetakan potensi wisata dan pengembangan ekonomi di sepanjang garis pantai selatan.
Kawasan pesisir selatan Jember diketahui memiliki garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur. Namun, wilayah tersebut selama ini juga dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Jember.
Menurut Fawait, pembangunan JLS diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru, meningkatkan sektor pariwisata, serta mempercepat distribusi hasil perikanan dan usaha masyarakat pesisir.
Bupati Jember Temukan Tambak Udang Ilegal di Sepanjang Pesisir Selatan
Di tengah peninjauan tersebut, Bupati Jember mengaku terkejut menemukan banyak aktivitas tambak udang berskala besar yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.
Temuan ini dinilai ironis karena kawasan yang masuk kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru dipenuhi aktivitas usaha yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Ini menjadi sebuah ironi yang mendalam bagi kita. Kawasan ini masuk dalam peta sentra kemiskinan, namun di sisi lain banyak aktivitas tambak udang ilegal yang beroperasi tanpa memberikan dampak positif maupun kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Pemkab Jember Bentuk Tim Gabungan Evaluasi Tambak Udang
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jember akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Satgas Pengentasan Kemiskinan dan tim penataan ruang untuk mengevaluasi seluruh aktivitas tambak udang di wilayah pesisir selatan.
Evaluasi tidak hanya dilakukan di Kecamatan Gumukmas, tetapi juga menyasar wilayah pesisir lainnya seperti Kencong, Puger hingga kawasan timur Jember.
Pemkab Jember juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memastikan penataan kawasan pesisir berjalan sesuai aturan.
Kawasan tersebut nantinya akan diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang saat ini memasuki tahap finalisasi di tingkat kementerian.
Penataan Pesisir Selatan Jember Fokus Pengentasan Kemiskinan
Bupati Fawait menegaskan seluruh aktivitas ekonomi di kawasan pesisir selatan ke depan harus legal, tertata, dan berpihak pada masyarakat.
Selain itu, sinergi bersama TNI AL juga diharapkan dapat memperkuat keamanan wilayah pesisir sekaligus memberikan rasa aman bagi nelayan dan warga sekitar.
“Seluruh aktivitas ekonomi di wilayah ini ke depan harus legal dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi dengan TNI AL, kita juga ingin memperkuat kehadiran negara untuk menjamin rasa aman bagi para nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkasnya. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi