Dinilai Jadi Peluang Kebangkitan Industri Daerah
Jakarta, Obor Rakyat – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Aceh yang mendorong pengolahan gas Wilayah Kerja (WK) South Andaman dilakukan di Aceh melalui fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Dukungan tersebut disampaikan Fungsionaris DPN PERMAHI, Rifqi Maulana yang menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum penting bagi kebangkitan industri dan pertumbuhan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
Menurut Rifqi, upaya yang dilakukan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Aceh mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Pengolahan gas di darat melalui KEK Arun akan membuka peluang investasi baru, menghidupkan kembali kawasan industri, memperluas lapangan kerja, dan mendorong tumbuhnya industri turunan di Aceh,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Rifqi menjelaskan bahwa potensi cadangan gas South Andaman yang diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik (TCF) harus dimanfaatkan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah, bukan hanya berorientasi pada produksi energi semata.
Menurutnya, Aceh memiliki pengalaman panjang sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Karena itu, pengelolaan cadangan gas baru harus mampu menghadirkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Ia juga menilai keberadaan infrastruktur yang telah tersedia di KEK Arun menjadi keuntungan strategis untuk mendukung pengembangan industri pengolahan gas di Aceh.
Selain mendukung langkah Pemerintah Aceh, PERMAHI turut mengapresiasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang membuka ruang dialog terhadap aspirasi daerah terkait pengelolaan sektor energi dan migas.
Menurut Rifqi, keterlibatan daerah dan pelaku usaha lokal dalam proyek-proyek strategis nasional merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.
“Pengembangan WK South Andaman tidak hanya berbicara mengenai target produksi migas nasional, tetapi juga harus mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh,” katanya.
PERMAHI berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, BPMA, serta investor dapat membangun sinergi untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan investasi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Rifqi menegaskan bahwa pengelolaan gas South Andaman harus menjadi momentum untuk memperkuat industrialisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan warisan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Gas South Andaman harus menjadi peluang besar bagi kebangkitan ekonomi Aceh. Pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Penulis: Achmad Sugiyanto
Editor: Redaksi