Oleh: Arjuna Satriya Wijoyo
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan denyut aktivitas masyarakat yang terus bergerak. Jalanan dipenuhi kendaraan, kawasan perdagangan semakin padat, dan mobilitas warga berlangsung hampir sepanjang hari. Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, ada persoalan klasik yang terus menggerogoti ketertiban ruang publik: parkir sembarangan. Trotoar yang sejatinya merupakan ruang aman bagi pejalan kaki justru kerap beralih fungsi menjadi lahan parkir dadakan. Pertanyaannya, dapatkah kepentingan pengendara untuk mendapatkan akses parkir yang dekat dibenarkan ketika harus merampas hak pengguna jalan lain?
Parkir sembarangan sering kali dianggap sebagai pelanggaran sepele. Sebagian pengendara beranggapan bahwa memarkir kendaraan di atas trotoar selama beberapa menit bukanlah persoalan besar. Padahal, dampaknya merugikan banyak pihak. Pejalan kaki, penyandang disabilitas, anak-anak, hingga lanjut usia kehilangan ruang yang aman untuk melintas. Akibatnya, mereka terpaksa turun ke badan jalan dan bertaruh nyawa menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas yang jauh lebih besar.
Persoalan parkir liar ini sejatinya bukan sekadar pemicu kemacetan, melainkan cerminan rendahnya kesadaran kolektif dalam menghormati hak sesama di ruang publik. Jalan raya dan trotoar bukanlah milik pribadi pengendara, melainkan fasilitas umum yang wajib digunakan sesuai peruntukannya. Keinginan untuk memperoleh kepraktisan dan jarak parkir yang dekat tidak seharusnya ditempatkan di atas keselamatan serta kenyamanan publik.
Secara yuridis, kewajiban menjaga ketertiban berlalu lintas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 105 mewajibkan setiap pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan keamanan lalu lintas. Sementara itu, Pasal 106 ayat (4) huruf e menegaskan kewajiban pengemudi untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara berhenti dan parkir. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Malang pun telah memperkuat regulasi ini melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Artinya, kita tidak kekurangan payung hukum. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi penegakan aturan di lapangan.
Keterbatasan kantong parkir di sejumlah titik keramaian memang kerap menjadi alasan klasik masyarakat untuk memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya. Namun, kondisi tersebut tetap tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran hukum. Pemerintah Kota Malang perlu hadir memberikan solusi komprehensif mulai dari penyediaan fasilitas parkir yang memadai, memperjelas rambu larangan, hingga melakukan penindakan secara tegas dan tebang pilih. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut membangun kedewasaan berlalu lintas dengan bersedia parkir di tempat resmi, meski harus berjalan kaki sedikit lebih jauh. Penegakan hukum tanpa pembenahan fasilitas tentu tidak akan menuntaskan masalah hingga ke akarnya.
Sudah saatnya praktik parkir sembarangan berhenti dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah dan dapat dimaklumi. Pemerintah harus hadir lewat kebijakan serta pengawasan yang nyata, sementara warga perlu menumbuhkan kesadaran bahwa fasilitas umum adalah hak bersama yang harus dijaga. Wajah kota yang tertib tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana warganya mampu saling menghormati hak di ruang publik. Jangan sampai demi kenyamanan satu pengendara, keselamatan puluhan pejalan kaki justru dikorbankan. (*)