Jakarta, Obor Rakyat — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan satu tujuan sederhana namun mendasar: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Di tengah persoalan stunting, kesenjangan akses pangan, dan kualitas gizi yang belum merata, program ini diharapkan menjadi salah satu investasi negara untuk masa depan generasi muda.
Namun harapan itu kini dibayangi dugaan korupsi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.
Kasus ini menjadi ironi tersendiri. Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat justru diduga menjadi ruang bagi praktik penyimpangan anggaran.
Ketika Anggaran untuk Anak-Anak Diduga Bocor
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap adanya dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Penyidik menduga para tersangka memengaruhi proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga sejumlah pengadaan tidak didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan.
Akibatnya, sejumlah proyek diduga mengalami penggelembungan harga atau markup yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Setiap rupiah yang semestinya digunakan untuk memperkuat layanan gizi masyarakat berpotensi berkurang nilainya akibat praktik yang menyimpang dari tujuan awal program.
Motor Listrik, Tablet, hingga Televisi Raksasa
Dalam penyidikan sementara, Kejagung menyoroti sejumlah pengadaan bernilai besar yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Di antaranya adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
Daftar pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran dalam program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi.
Di saat sebagian sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar dan banyak keluarga berpenghasilan rendah masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, munculnya dugaan pengadaan barang bernilai fantastis menjadi sorotan yang sulit diabaikan.
Bukan Sekadar Kasus Hukum
Kasus ini tidak hanya berbicara tentang dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap program sosial negara. Program MBG dibangun di atas gagasan bahwa negara hadir untuk memastikan anak-anak memperoleh hak dasar mereka atas makanan yang sehat dan bergizi.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut berpotensi meninggalkan dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian finansial.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat bahwa anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Penyidikan masih terus berjalan. Kejagung menyatakan tengah menelusuri besaran kerugian negara, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Sementara itu, ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa program sosial sebesar apa pun tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat.
Sebab ketika anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan dasar masyarakat diduga diselewengkan, yang hilang bukan hanya uang negara, melainkan juga harapan banyak orang yang menggantungkan manfaat pada program tersebut. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi