28 Yayasan Mitra Terafiliasi Partai Politik
Jakarta, Obor Rakyat – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan yang memicu sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam hasil penelusurannya, ICW menemukan adanya potensi konflik kepentingan pada 102 yayasan mitra penyelenggara program, termasuk 28 yayasan yang diduga memiliki afiliasi dengan partai politik.
Temuan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai independensi pengelolaan program yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar.
ICW menilai keterlibatan aktor politik dalam struktur yayasan berpotensi membuka ruang patronase, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan sumber daya publik.
ICW Soroti Afiliasi Politik dalam Yayasan Mitra MBG
Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap 102 yayasan mitra MBG, ICW menemukan sekitar 27,45 persen atau 28 yayasan memiliki keterkaitan dengan partai politik melalui pendiri, pembina, pengawas, maupun pengurus yayasan.
Keterkaitan tersebut mencakup individu yang menjabat di partai politik, pernah menjadi peserta pemilu, atau berstatus sebagai pejabat publik hasil pemilihan umum.
Selain itu, ICW mengidentifikasi sedikitnya 44 individu yang memiliki afiliasi politik di dalam struktur yayasan-yayasan tersebut. Beberapa di antaranya disebut masih aktif sebagai anggota legislatif tingkat daerah maupun nasional.
Potensi Patronase dan Konflik Kepentingan
ICW menilai temuan tersebut menunjukkan adanya risiko patronase politik dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut lembaga antikorupsi itu, hubungan antara yayasan pengelola dapur MBG dengan aktor politik dapat memengaruhi proses penunjukan mitra, distribusi anggaran, hingga pengawasan program.
Selain afiliasi partai politik, penelitian ICW juga menemukan keterkaitan sejumlah yayasan dengan kalangan birokrasi, pelaku usaha, kelompok relawan politik, unsur militer, hingga aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dinilai semakin memperbesar risiko konflik kepentingan dalam implementasi program.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Temuan ICW kembali memanaskan perdebatan mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sejumlah pihak mendesak adanya audit independen, transparansi data mitra, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penunjukan yayasan dan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengamat menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan program yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Tata Kelola MBG Kembali Jadi Sorotan
Terungkapnya dugaan afiliasi politik di sejumlah yayasan mitra MBG menambah daftar persoalan yang membayangi program tersebut.
Dengan anggaran yang terus meningkat dan cakupan penerima manfaat yang semakin luas, tuntutan terhadap pengawasan yang ketat dan tata kelola yang bersih diperkirakan akan semakin menguat dalam waktu dekat. (*)
Penulis: Achmad Sugiyanto
Editor: Redaksi