Bondowoso, Obor Rakyat – Proyek rekonstruksi Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso kini tengah berada di bawah lensa kritis publik. Mega proyek yang didanai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan pagu anggaran mencapai Rp17,5 miliar ini menyisakan persoalan sistemik.
Di balik urgensi pemulihan struktur penghubung utama kawasan Tapal Kuda tersebut, muncul fenomena negative externality (dampak merugikan pihak ketiga) berupa kerusakan masif pada infrastruktur jalan sekunder milik daerah yang dialihkan sebagai jalur alternatif.
Lambatnya progres fisik di tapak konstruksi dinilai kontras dengan ekskalasi kerusakan jalan di wilayah terdampak.
Alhasil, kebijakan deviasi arus ini memicu efek domino yang tidak hanya mengoreksi efisiensi mobilitas komoditas logistik, melainkan juga mengdisrupsi sektor domestik, termasuk mereduksi kualitas tata ruang sosial dan keselamatan aksesibilitas pendidikan.
Anatomi Defleksi Struktural Jalur Alternatif
Penutupan total koridor utama memaksa armada logistik bertonase besar (overdimension) dari arah Jember maupun Situbondo merambah jalan-jalan kelas bawah (derajat III/lokal). Akibatnya, terjadi deformasi dan defleksi berat yang memicu kerusakan struktural pada badan jalan.
Arus Kendaraan Berat, Jalan Kelas Rendah (Desa), Deformasi & Defleksi (Berat), Kerusakan Drainase & Irigasi
Berikut adalah titik dan klaster kerusakan yang teridentifikasi di lapangan:
- Lokasi Terdampak Akut: Desa Kembang, Duko, Kelurahan Nangkaan, Desa Taman, Grujugan, hingga Koncer Kidul.
- Kerusakan Kolateral: Degradasi fungsi saluran drainase sekunder dan hancurnya jaringan irigasi pertanian lokal akibat beban gandar kendaraan yang melampaui daya dukung (bearing capacity) jalan.
- Polutan Lingkungan: Polusi debu pekat di musim kemarau, kemacetan konstan, dan peningkatan rasio kecelakaan lalu lintas bagi pengendara roda dua.
- Tekanan Multi-Sektoral: Kelesuan Ekonomi hingga Hambatan Akses Pendidikan
Dampak dari runtuhnya kualitas infrastruktur alternatif ini merambah secara simultan ke beberapa sektor krusial:
1.Sektor Logistik dan Finansial Mikro
Distribusi barang antarwilayah mengalami perlambatan akibat kemacetan akut di jalur alternatif yang sempit. Risiko Biaya Operasional Kendaraan (BOK) meningkat seiring buruknya geometri dan permukaan jalan. Di samping itu, polusi debu yang pekat menurunkan produktivitas pelaku UMKM di sepanjang jalur deviasi tersebut.
2. Sektor Aksesibilitas Pendidikan
Kerusakan jalan sekunder ini secara langsung mengancam keselamatan dan kenyamanan mobilitas harian para pelajar serta tenaga pendidik. Hambatan sirkulasi kendaraan memperpanjang waktu tempuh menuju institusi pendidikan, meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan pada anak-anak akibat polusi udara, serta menciptakan traffic hazard di wilayah domestik.
Asimetri Tanggung Jawab Fiskal dan Kritik Parlemen Daerah
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, memberikan kritik tajam mengenai ketimpangan alokasi beban anggaran ini.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim memegang tanggung jawab moral dan finansial mutlak atas depresiasi infrastruktur daerah yang timbul akibat kebijakan pengalihan arus lalu lintas tersebut.
“Pihak Pemprov harus bertanggung jawab secara penuh dengan memberikan kompensasi. Kerusakan jalan desa ini merupakan implikasi langsung dari kebijakan pengalihan arus akibat ambrolnya aset jembatan provinsi,” ujar Ahmad Dhafir saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Dhafir menilai, stimulan berupa bantuan 300 drum aspal bakar dari Pemprov Jatim belum menyentuh akar persoalan operasional di lapangan. Restorasi struktural jalan membutuhkan agregat material yang kompleks—seperti batu pecah, pasir, biaya logistik material, hingga upah tenaga kerja—yang saat ini justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso.
Kalkulasi Komparasi Anggaran: Ketimpangan Beban Daerah
Secara regulasi, tata ruang penanganan jalan dibatasi oleh status kewenangan wilayah. Oleh karena itu, skema intervensi langsung dari anggaran provinsi ke jalan kabupaten tidak dapat dijustifikasi. Pemprov harus menempuh jalur transfer vertikal.
Anggaran Proyek Jembatan Sentong dari Pemprov, Rp 17,5 Miliar, Estimasi Kerusakan Jalur Alternatif
Kebijakan refocusing anggaran terpaksa diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
”Kondisi ini memaksa Pemkab Bondowoso melakukan refocusing anggaran pada sejumlah pos belanja daerah yang sebenarnya sudah sangat terbatas,” imbuh Dhafir.
Ironisnya, estimasi finansial untuk merehabilitasi seluruh jalur alternatif diprediksi menembus angka Rp20 miliar—melebihi nilai pagu proyek utama Jembatan Sentong itu sendiri.
Regulasi Bantuan Keuangan sebagai Solusi Konkrit
Mengingat rigidnya aturan pembagian kewenangan status jalan, intervensi perbaikan tidak dapat dilakukan langsung oleh dinas terkait di tingkat provinsi.
”Kalau Jembatan Sentong itu jalan provinsi, beda dengan jalan alternatif tersebut yang merupakan jalan kabupaten. Tidak mungkin Pemprov melakukan perbaikan terhadap jalan wilayah milik kabupaten. Satu-satunya jalan adalah memberikan kompensasi berupa Dana Bantuan Keuangan (BK) ke Pemkab,” pungkas Ahmad Dhafir.
Meskipun secara teknis penggunaan teknologi beton pracetak (precast) dirancang untuk meminimalkan durasi dan kuantitas pekerja manual di lapangan, publik tetap mendesak adanya akselerasi progres fisik.
Intervensi komprehensif dari Pemprov Jatim sangat dinantikan, baik melalui percepatan durasi kontrak konstruksi (sebelum tenggat November 2026) maupun pengucuran Dana Bantuan Keuangan (BK) khusus demi memulihkan stabilitas fiskal dan infrastruktur Kabupaten Bondowoso yang tergerus. (*)
Penulis: Latif J