Jakarta, Obor Rakyat – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan di tengah ancaman fenomena El Nino dan kemarau panjang. Memasuki puncak musim kemarau, jajaran Kepolisian telah menerbitkan 89 laporan polisi dan menetapkan 72 tersangka perorangan terkait kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sembilan wilayah Polda.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengungkapkan, penindakan hukum tersebut merupakan hasil pemantauan sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026. Total luas lahan yang terbakar dari perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektare.
”Sebagian besar modus operandi yang digunakan para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi lebih murah dan ekonomis,” tegas Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Upaya Mitigasi dan Strategi Penanganan Karhutla
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ancaman cuaca ekstrem, Polri menjalankan strategi komprehensif mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum:
- SOP Response Time Cepat: Tim gabungan menerapkan respons cepat pemadaman dengan target 1 hingga 2 jam sejak titik panas (hotspot) terdeteksi oleh satelit.
- Patroli dan Infrastruktur Pembasahan: Menyiapkan kendaraan taktis, drone fire suppression, helikopter water bombing, serta membangun sekat kanal, embung, dan sumur bor di zona rawan.
- Penguatan Sembilan Polda: Penegakan hukum difokuskan di sembilan wilayah rawan, yakni Polda Riau, Sumsel, Jambi, Aceh, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara.
- Pengamanan Barang Bukti: Petugas menyita puluhan barang bukti di lapangan, mulai dari bahan bakar, korek api, mesin chainsaw, parang, hingga sampel tanah dan kayu bekas terbakar.
Usut Tuntas Intelijen Keuangan dan Potensi Korporasi
Polri menegaskan bahwa proses penyidikan tidak akan berhenti pada aktor lapangan saja. Penyidik Bareskrim Polri kini tengah menelusuri transaksi keuangan untuk mendalami keterlibatan pihak pembeli, pendana, maupun potensi keterlibatan korporasi.
Para tersangka dijerat pasal berlapis menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta KUHP guna memberikan efek jera yang maksimal. (*)
Penulis: Nur Arifin
Editor: Redaksi