Surabaya, Obor Rakyat — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengambil tindakan hukum tegas atas aksi pengemudi kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Penindakan ini merespons temuan rekaman video yang mendokumentasikan manuver berbahaya sebuah truk di lintasan Jembatan Suramadu hingga koridor Jalan Dupak, Surabaya.
Berdasarkan bukti digital yang beredar di platform media sosial, armada angkutan barang berdimensi besar tersebut terbukti mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan (reckless driving), melakukan manuver zigzag pada kecepatan tinggi, serta membiarkan awak kendaraan (kernet) melakukan tindakan destruktif dengan menonjolkan anggota badan ke luar kabin saat kendaraan tetap melaju.
Konstruksi Penindakan dan Implikasi Hukum
Menindaklanjuti indikasi pelanggaran norma hukum lalu lintas tersebut, unit penegakan hukum melakukan serangkaian identifikasi terhadap identitas kendaraan serta awak yang terlibat. Polisi berhasil mengamankan pengemudi berinisial N beserta kernetnya untuk diproses secara hukum.
Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Imam Sayfudin Rodji, mengonfirmasi bahwa penanganan perkara dilakukan melalui mekanisme penindakan langsung (tilang) sesuai kualifikasi pelanggaran yang dipenuhi, disertai pembebanan kewajiban administratif berupa penyusunan surat pernyataan sikap.
”Kami melakukan penindakan berupa tilang terhadap keduanya. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari,” tegas AKP Imam Sayfudin Rodji, Selasa (1/9/2026).
Secara doktrinal dan regulatif, pengoperasian kendaraan berukuran besar menuntut pemenuhan asas kehati-hatian yang lebih tinggi (duty of care) mengingat daya propelled dan dinamika pengereman kendaraan angkutan barang memiliki korelasi langsung terhadap derajat fatalitas risiko kecelakaan.
Manuver non-proporsional di jalan raya tidak hanya melanggar tata cara berkendara yang patut, tetapi juga mengeliminasi aspek keselamatan pengguna jalan lainnya (road safety standard).
Penyelesaian Perkara dan Pertanggungjawaban Subjek Hukum
Di hadapan otoritas kepolisian, pengemudi berinisial N secara formal mengakui kekeliruan kualifikasi perbuatannya yang bertentangan dengan asas hukum keselamatan lalu lintas.
Yang bersangkutan menyampaikan kualifikasi penyesalan dan permohonan maaf publik atas potensi bahaya (hazard potential) yang ditimbulkan dari aksi tersebut.
”Saya meminta maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan yang merasa terganggu maupun dirugikan. Saya menyadari tindakan tersebut tidak dibenarkan dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” pungkas N.
Melalui penindakan ini, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan kembali fungsi preventif dan represif penegakan hukum lalu lintas demi menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap keselamatan jiwa para pengguna ruang jalan bersama. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi