Ngada, Obor Rakyat — Aspirasi warga Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memekarkan wilayah dan membentuk desa baru bernama Desa Malasara kembali mencuat ke publik.
Upaya pemekaran ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk mendekatkan jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.
Namun, langkah pembentukan Desa Malasara hingga kini masih menemui jalan buntu. Proses administratif tersebut disinyalir terhambat akibat belum adanya rekomendasi resmi dari Kepala Desa Malanuza selaku pemerintah desa induk.
BPD Lakukan Koordinasi, Dinas PMD Belum Beri Kejelasan
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Malanuza, Yohanes Daku, mengonfirmasi bahwa pihak BPD telah mendatangi dan berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD/DPMD) Kabupaten Ngada guna mempertanyakan kejelasan serta prosedur pemekaran wilayah tersebut.
Guna memastikan kepastian hukum dan status rekomendasi desa induk, media mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas BPMD Kabupaten Ngada, Drs. Markus Philippe N. Botha.
Namun, Markus belum memberikan tanggapan substantif terkait regulasi maupun kendala dalam proses usulan pemekaran tersebut.
”Selamat siang….. nanti ke kantor,” ujar Markus singkat saat dikonfirmasi via pesan singkat.
Sikap tertutup tersebut memicu pertanyaan publik mengenai urgensi dan kedudukan hukum dari rekomendasi kepala desa induk dalam regulasi pemekaran desa.
Publik Pertanyakan Kedudukan Hukum Rekomendasi Desa Induk
Ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai batas kewenangan administrasi tingkat desa. Publik mempertanyakan apakah rekomendasi seorang kepala desa bersifat mutlak atau sekadar prasyarat kelengkapan berkas yang dapat ditinjau ulang oleh pemerintah daerah.
Beberapa poin kritis yang kini menjadi sorotan publik antara lain:
- Keabsahan Syarat Administratif: Apakah rekomendasi kepala desa induk merupakan syarat wajib yang dapat membatalkan aspirasi pemekaran secara mutlak.
- Dasar Hukum Regulasi: Landasan aturan yang mengatur mekanisme penanganan usulan pemekaran apabila kepala desa induk menolak atau menunda penerbitan rekomendasi.
- Transparansi Pemkab: Pentingnya keterbukaan dari Pemkab Ngada dalam memetakan dokumen prasyarat yang sudah maupun yang belum dipenuhi oleh panitia pembentukan Desa Malasara.
Masyarakat berharap rekomendasi administratif tidak dijadikan instrumen “hak veto” yang memutus aspirasi warga.
Pemkab Ngada dan Pemerintah Desa Malanuza diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi dan solusi prosedural agar proses pelayanan publik serta kepastian penataan wilayah di Kecamatan Golewa dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan. (*)
Penulis: Rudolf
Editor: Iedaksi