Jakarta, Obor Rakyat — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mempercepat transformasi digital pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Melalui penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga, Polri menargetkan pemohon dapat mencetak dokumen SKCK secara mandiri mulai 2027.
Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Joint Commitment bertajuk “Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Direktur Keamanan Khusus (Dirkamsus) Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko, menjelaskan bahwa sistem SKCK berbasis digital sepenuhnya (full online) telah diimplementasikan secara bertahap sejak 2025 dan terus ditingkatkan interkoneksi datanya.
”Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Ditjen Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS Kesehatan. Ke depan pasti akan bergabung dengan instansi lainnya,” ujar Antonius.
Eliminasi Tatap Muka dan Cetak Mandiri
Antonius menegaskan, esensi utama dari digitalisasi layanan SKCK adalah memangkas interaksi langsung antara masyarakat dan petugas kepolisian untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi.
Melalui skema baru yang sedang dikembangkan, pemohon tidak perlu lagi mendatangi kantor polisi untuk mengambil fisik dokumen.
”Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelasnya.
Saat ini, konsep pencetakan mandiri tengah menjalani tahap uji coba menggunakan 10 unit mesin anjungan mandiri di kawasan Jakarta.
Polri menargetkan pematangan infrastruktur, jaringan, dan regulasi teknis dapat rampung agar skema ini siap diimplementasikan secara luas pada 2027.
Dukungan Komdigi dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Langkah modernisasi Baintelkam Polri tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail.
Menurutnya, integrasi SKCK sebagai salah satu layanan dasar publik merupakan langkah strategis dalam mempermudah akses masyarakat.
Ismail menyampaikan bahwa infrastruktur teknologi pemerintah pada dasarnya telah siap mendukung integrasi data antarlembaga. Tantangan terbesar saat ini terletak pada penyelarasan pola pikir (mindset) antarinstansi.
”Semangatnya sama, yaitu menjadi pelayan masyarakat. Pengintegrasian ini akan mengubah fokus dari ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga menjadi kerja bersama,” kata Ismail.
Agenda FGD tersebut diakhiri dengan penandatanganan Joint Commitment yang melibatkan sejumlah instansi strategis, termasuk BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Komdigi, dan Kementerian PANRB. Kesepakatan ini menjadi landasan bersama dalam mewujudkan tata kelola layanan publik yang terpadu, transparan, dan akuntabel. (*)
Penulis: Nur Arifin
Editor: Redaksi