Bondowoso, Obor Rakyat — Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, mendadak menuai polemik.
Muncul perbedaan keterangan yang mendasar antara Pemerintah Desa (Pemdes) Pucang Anom dengan Perum Bulog terkait mekanisme pembagian beras bantuan yang berlangsung pada Sabtu (19/9/2026).
Pemicu utama persoalan ini berawal dari kebijakan Pemdes yang menerapkan pola pemerataan. Kuota beras yang seharusnya diterima penuh sebesar 30 kilogram oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdaftar, dipotong 10 kilogram untuk dialihkan kepada warga non-penerima bantuan.
Klaim Kesepakatan Lintas Pihak
Kepala Desa (Kades) Pucang Anom, Guntur Irawanto, mengonfirmasi skema pemerataan tersebut.
Pihaknya menyatakan bahwa kebijakan pemotongan 10 kilogram dari jatah resmi KPM telah disepakati melalui persetujuan warga yang dituangkan dalam berita acara.
Selain itu, Pemdes Pucang Anom mengklaim skema pembagian tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan pihak Bulog selaku penyalur resmi program.
Bantahan Beda Versi dari Perum Bulog
Klaim koordinasi dari Pemdes tersebut dibantah keras oleh Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto.
Eko menegaskan bahwa Bulog tidak pernah menerima laporan, memberikan izin, maupun berkoordinasi terkait perubahan kuota pembagian bantuan sosial tersebut.
”Itu tidak benar. Dengan siapa desa berkoordinasi?” tegas Eko saat memberikan klarifikasi, Rabu (23/9/2026).
Eko mengaliterasi bahwa petunjuk teknis (juknis) penyaluran beras CBP bersifat baku dan mengikat. Setiap KPM terdaftar berhak menerima haknya secara utuh tanpa ada alokasi yang dikurangi atau dialihkan.
Bulog Agendakan Verifikasi Faktual
Menanggapi perbedaan versi informasi yang berkembang di publik, Perum Bulog menyatakan akan menerjunkan tim khusus ke Desa Pucang Anom guna melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Adapun poin-poin utama yang akan menjadi fokus penelusuran Bulog meliputi:
- Audit Dokumen Penyaluran: Memeriksa kesesuaian daftar penerima, keabsahan berita acara, serta bukti penyerahan beras di lapangan.
- Verifikasi Klaim Koordinasi: Memastikan ada atau tidaknya keterlibatan oknum internal dalam kesepakatan pembagian kuota tersebut.
- Pemeriksaan Fisik Bantuan: Memastikan realisasi jumlah beras yang diterima oleh masing-masing KPM terdaftar.
Langkah verifikasi faktual ini diharapkan dapat memberikan kejelasan atas polemik yang terjadi, sekaligus menentukan apakah persoalan ini murni akibat penyampaian informasi yang keliru atau indikasi pelanggaran prosedur penyaluran bantuan sosial. (*)
Penulis: Kusnanto
Editor: Redaksi