Bondowoso, Obor Rakyat – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso hingga bulan November 2026 telah mencatatkan progres yang positif dengan menyentuh angka 73 persen.
Kendati demikian, kinerja fiskal regional ini masih menyisakan anomali struktural, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memerlukan akselerasi dan evaluasi komprehensif.
Kepala Bagian Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Slamet Yantoko memaparkan bahwa realisasi penerimaan PBB saat ini berada di kisaran 64 persen apabila kalkulasi mengesampingkan komponen piutang. Angka tersebut mengalami koreksi signifikan menjadi sekitar 40 persen manakala piutang yang belum tertagih turut diperhitungkan dalam instrumen evaluasi.
Disparitas Kinerja Administratif Tingkat Kecamatan
Analisis terhadap efektivitas pemungutan PBB di tingkat basis kewilayahan menunjukkan adanya ketimpangan performa yang cukup kontras.
Berdasarkan data sektoral, tiga wilayah administratif yang menduduki eselon tertinggi dalam kepatuhan dan realisasi penerimaan adalah Kecamatan Sumberwringin, Klabang, dan Taman Krocok. Sebaliknya, Kecamatan Tamanan dan Wonosari masih tertinggal dan menduduki posisi terendah dalam hal optimalisasi penerimaan.
Menurut Slamet, akar permasalahan utama yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB bersumber dari validitas data yang belum sepenuhnya merepresentasikan realitas objektif di lapangan (data mismatch).
”Kendala pertama karena data tidak sama. Kami sudah membuka ruang untuk perbaikan data sampai bulan November ini. Mudah-mudahan data-data yang kemarin dikeluhkan tidak benar bisa segera diajukan kepada kami untuk diperbaiki,” ujar Slamet.
Sebagai langkah mitigasi administratif, pemerintah daerah telah menginisiasi mekanisme verifikasi dan pembenahan data secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus diproyeksikan sebagai instrumen strategis dalam menyongsong validitas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun anggaran 2027, di mana progres persiapannya kini telah mencapai kisaran 90 persen.
Komposisi dan Struktur Pendapatan Daerah
Secara makro, struktur pembentuk PAD Bondowoso menunjukkan variasi kinerja pada masing-masing indikator penunjang:
- Pajak Daerah: Merealisasikan capaian di angka 67 persen.
- Retribusi Daerah: Tercatat telah memenuhi target sebesar 73 persen.
- Pendapatan Lain-lain yang Sah: Mencatatkan performa optimal dengan realisasi sempurna sebesar 100 persen, yang sebagian besar bersumber dari optimalisasi pemanfaatan serta sewa-menyewa aset milik pemerintah daerah.
- Bagi Hasil Perbankan: Turut memberikan kontribusi stabil dengan capaian 100 persen.
Kendati indikator-indikator non-pajak menunjukkan tren positif, diskrepansi pada sektor PBB menegaskan bahwa penguatan tata kelola fiskal daerah tidak cukup hanya bertumpu pada akumulasi angka persentase makro.
Pemerintah daerah dituntut untuk terus mengintensifkan pemutakhiran basis data wajib pajak, mendorong kesadaran kolektif wajib pajak, serta melakukan penagihan piutang secara progresif demi menjamin kesinambungan fiskal yang berkeadilan dan akuntabel. (*)
Penulis: Kusnanto
Editor: Redaksi