Negara Rugi Rp1,2 Miliar!
Bondowoso, Obor Rakyat — Borok dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Bondowoso akhirnya terbongkar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso secara resmi menetapkan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022.
Alih-alih menghadirkan akses jalan yang mulus bagi masyarakat, proyek berharga fantastis ini justru diduga menjadi ladang meraup keuntungan pribadi yang meninggalkan kerugian negara hingga mencapai Rp1,2 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, membeberkan bahwa proyek di bawah naungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso ini memiliki nilai pagu anggaran yang tidak kecil, yakni mencapai Rp5,4 miliar.
Melalui proses tender yang dimulai sejak 16 Juni 2022, CV Riandra Jaya keluar sebagai pemenang dengan nilai kontrak yang menggiurkan, yakni sebesar Rp4.760.481.000 (sekitar Rp4,76 miliar).
Namun, manisnya angka kontrak tersebut berbanding terbalik dengan kualitas di lapangan. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan kuat praktik lancung berupa ketidaksesuaian konstruksi fisik dengan spesifikasi serta ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
Langkah hukum kian tak terbendung setelah Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Provinsi Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026 keluar, yang menegaskan adanya raibnya uang negara senilai sekitar Rp1,2 miliar akibat ulah culas tersebut.
Tak butuh waktu lama usai status tersangkanya resmi disematkan pada Senin (9/11/2026), penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso langsung mengambil tindakan tegas dengan menjebloskan RH ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso.
Penahanan ini didasari atas terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, ancaman pidana penjara yang melampaui lima tahun, serta urgensi untuk memperlancar proses pemeriksaan lanjutan di tahap penyidikan maupun penuntutan.
Akibat perbuatannya, tersangka RH kini harus berurusan dengan hukum berat dan dijerat dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c KUHP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik bahkan turut menerapkan alternatif sangkaan melalui Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.
Kasus ini dipastikan belum berhenti pada satu nama saja.
Kejari Bondowoso secara tegas membuka peluang lebar untuk menyeret pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana atau terlibat dalam persekongkolan jahat proyek infrastruktur ini.
Skandal ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat tajam bahwa anggaran negara yang seharusnya dinikmati rakyat demi kemaslahatan umum, justru kerap kali dikorbankan demi nafsu segelintir pihak bernaluri koruptif. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi