Bondowoso, Obor Rakyat — Operasi gabungan (Ops Gab) penindakan rokok ilegal yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bondowoso dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember kembali menuai sorotan tajam.
Razia yang menyasar toko-toko kelontong di wilayah Kecamatan Tenggarang dan Grujugan pada Senin (9/11/2026) ini dinilai tebang pilih dan hanya menyasar pedagang kecil yang tidak paham aturan.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan barang bukti berupa rokok merk HJS dari sebuah toko kelontong di Kecamatan Grujugan.
Rokok berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut kedapatan menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, yakni menggunakan pita cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Bondowoso, Slamet Wahyu Sovia Andi, saat dikonfirmasi membenarkan keterlibatan pihaknya dalam operasi pendampingan tersebut.
”Kami mendampingi. Untuk lokasi, pihak Bea Cukai yang menentukan tempatnya, kami ikut saja,” ujar Slamet singkat.
Ia menambahkan bahwa seluruh barang bukti telah diamankan dan dibawa langsung oleh pihak Bea Cukai Jember.
Publik Desak Bea Cukai Tak Tebang Pilih
Kendati penindakan terhadap peredaran rokok ilegal diapresiasi, langkah penegakan hukum ini justru dikritik keras oleh sejumlah pihak karena dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap efektivitas penindakan aparat.
Menurutnya, masih banyak pelanggaran terang-terangan yang dilakukan oleh pabrikan rokok skala besar namun terkesan dibiarkan melenggang bebas tanpa tersentuh hukum.
”Bea Cukai jangan tebang pilih. Rokok merk berinisial G asal perusahaan di Bondowoso yang jelas-jelas menggunakan pita cukai untuk 10 batang tapi isinya 20 batang masih terjual bebas di pasaran, kenapa dibiarkan? Jangan tebang pilih, gempur semuanya!” tegas narasumber tersebut dengan nada tinggi.
Ia juga menyayangkan fokus operasi yang hanya menyasar warung-warung kecil dan toko kelontong. Menurutnya, penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya membidik langsung sumber produksi atau owner pabrik yang memproduksi barang melanggar ketentuan, bukan justru mengorbankan pedagang eceran kecil.
”Kalau penegakan hukum hanya tajam ke bawah, yang dirugikan adalah pedagang toko kelontong kecil yang sama sekali tidak paham seluk-beluk aturan pita cukai yang salah peruntukannya. Usut tuntas sampai ke pabriknya, jangan hanya ecerannya yang dikriminalisasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPPBC Jember belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan publik agar penindakan rokok ilegal dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap pabrikan besar di wilayah Bondowoso. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi