Manggarai, Obor Rakyat — Aktivitas alat berat jenis ekskavator yang melintas bebas di atas badan jalan rusak di wilayah Mampau, Desa Satar Lenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, memicu sorotan tajam publik.
Pengoperasian alat berat berantai besi (track shoe) tanpa menggunakan alas pelindung (rubber mat atau bantalan kayu) tersebut dinilai mencerminkan minimnya pengawasan serta kepedulian terhadap kelestarian infrastruktur daerah.
Sorotan publik mengemuka setelah sebuah rekaman video diunggah oleh akun Facebook Baldus, Rabu (11/11/2026).
Video tersebut memperlihatkan secara jelas ekskavator berjalan melintasi permukaan jalan dengan rantai besi yang bergesekan langsung tanpa pelapis. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius bahwa badan jalan yang sudah mengalami kerusakan akan semakin parah akibat beban berat dan gerigi besi alat berat tersebut.
Sikap abai ini memantik reaksi langsung dari warga Desa Satar Lenda. Warga secara terbuka menyampaikan kritikan dan mempertanyakan kelayakan serta perizinan standar operasional prosedur (SOP) lintasan alat berat tersebut kepada pihak Pemerintah Kecamatan Satarmese Barat.
Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis mobilitas alat berat di lapangan, melainkan menyangkut integritas pengawasan aset dan fasilitas umum. Jalan yang semestinya dilindungi untuk akses mobilitas masyarakat sehari-hari justru dibiarkan tergilas oleh aktivitas alat berat tanpa ada langkah antisipasi preventif dari pihak pelaksana maupun instansi teknis terkait.
Kondisi tersebut memperlihatkan ironi di lapangan. Di satu sisi masyarakat dituntut berhati-hati saat melintasi jalan rusak, sementara di sisi lain pengoperasian alat berat terkesan dibiarkan tanpa mengindahkan standar perlindungan infrastruktur.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait siapa yang akan bertanggung jawab apabila lintasan tersebut memicu kerusakan fisik tambahan yang merugikan keuangan daerah.
Masyarakat mendesak Camat Satarmese Barat beserta dinas teknis terkait untuk turun ke lokasi melakukan inspeksi fisik dan memberikan klarifikasi transparan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran teknis atau pengrusakan fasilitas umum, pihak pelaksana proyek atau pemilik alat berat dipoles agar ditindak tegas serta diwajibkan melakukan perbaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah daerah dituntut proaktif dan tidak bersikap pasif menunggu fasilitas publik hancur total baru mengambil tindakan penertiban. Lemahnya pengawasan penggunaan jalan umum oleh alat berat hanya akan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan dalam jangka panjang. (*)
Penulis: Rudolf
Editor: Redaksi