Blitar, Obor Rakyat — Kelayakan higiene dan sanitasi lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, menjadi sorotan tajam.
Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPC LPKRI) Kabupaten Blitar menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian standar operasional saat melakukan inspeksi mendadak di lokasi pelayanan pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan observasi lapangan, tim pemantau mendapati kondisi lingkungan sekitar dapur pelayanan kurang mendukung prinsip kesehatan pangan. Indikasi paling mencolok adalah munculnya aroma menyengat yang diduga kuat berasal dari sisa limbah urine peternakan kambing di sekitar area gedung, disertai tingginya populasi lalat di lingkungan operasional.
Selain faktor eksternal lingkungan, DPC LPKRI Kabupaten Blitar turut mencatat dugaan lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bagian internal, khususnya terkait tata cara pencucian wadah makan (ompreng) serta sistem pengelolaan limbah di ruang pembersihan.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala SPPG Plumbangan, Doni, saat dikonfirmasi di lokasi enggan memberikan penjelasan teknis secara rinci. Ia menyatakan bahwa kewenangan penuh serta hak memberikan tanggapan resmi berada di tangan pihak yayasan pengelola yang berkedudukan di Kota Blitar.
Namun, upaya tim redaksi dan pemantau untuk meminta klarifikasi lanjutan kepada pihak yayasan pengelola belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, sambungan telepon ke nomor kontak resmi pihak yayasan terus menunjukkan nada sibuk.
DPC LPKRI Kabupaten Blitar menyayangkan lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan fasilitas layanan gizi tersebut.
LPKRI menegaskan, operasional SPPG dibiayai oleh anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat, sehingga pengelolaannya wajib memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta menjamin keamanan pangan bagi anak-anak selaku penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengingat belum adanya komitmen maupun langkah perbaikan konkret terkait pengendalian polusi udara, pembasmian vektor lalat, serta penataan ulang ruang sanitasi, DPC LPKRI Kabupaten Blitar menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi kepada Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Blitar dan dinas terkait.
LPKRI mendesak pemerintah daerah melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional SPPG Plumbangan.
Jika dalam evaluasi resmi terbukti tidak memenuhi ambang batas standar kesehatan dan kelayakan operasional, LPKRI merekomendasikan penjatuhan sanksi tegas, termasuk opsi penghentian operasional sementara demi melindungi keselamatan konsumen.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan upaya konfirmasi berimbang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yayasan pengelola maupun instansi terkait untuk menyampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi. (*)
Penulis: Mus
Editor: Redaksi