Dinilai Tebang Pilih Tegakkan Perda, Tokoh Pemuda Desak Wali Kota Siantar Copot Kasatpol PP

​Pematangsiantar, Obor Rakyat – Desakan pencopotan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pematangsiantar, Hasudungan Hutajulu, kembali mencuat dari kalangan masyarakat.
Dinilai tebang pilih menegakkan Perda, Tokoh Pemuda Desak Wali Kota Siantar copot Kasatpol PP. (Ilustrasi)

​Pematangsiantar, Obor Rakyat – Desakan pencopotan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pematangsiantar, Hasudungan Hutajulu, kembali mencuat dari kalangan masyarakat.

Kali ini, tuntutan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda setempat, Alvin, pada Kamis (12/11/2026).

​Menurut Alvin, kinerja Kasatpol PP dinilai kurang tegas serta terindikasi tebang pilih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penjaga ketertiban umum. Atas dasar itu, ia meminta Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, untuk segera melakukan evaluasi dan mengganti pimpinan instansi tersebut.

​”Kami meminta kepada Wali Kota Siantar, Bapak Wesly Silalahi, untuk mencopot Kasatpol PP karena diduga tebang pilih dalam menjalankan tupoksi sebagai penegak Perda,” ujar Alvin dalam keterangannya.

​Ia berharap Wali Kota dapat menunjuk sosok Kasatpol PP yang baru agar penegakan Perda di Kota Pematangsiantar dapat berjalan secara adil dan merata demi kepentingan seluruh masyarakat.

​Dalam pernyataannya, Alvin merinci sejumlah persoalan krusial yang menjadi dasar tuntutan pencopotan tersebut, yang juga sejalan dengan sorotan berbagai elemen masyarakat dan anggota legislatif sebelumnya:

  • ​Kericuhan Relokasi PKL: Penanganan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Lapangan H. Adam Malik yang memicu aksi unjuk rasa ratusan pedagang dan sempat mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Pematangsiantar.
Baca Juga :  Kejati Sumut Setujui Restorative Justice Perkara Penganiayaan di Kejari Simalungun
  • ​Bangunan di Sempadan Sungai: Kurangnya ketegasan dalam mengantisipasi serta menertibkan bangunan yang melanggar aturan di kawasan sempadan sungai.
  • ​Penangkaran Burung Walet Ilegal: Lemahnya penindakan terhadap keberadaan gedung-gedung penangkaran burung walet tanpa izin yang tersebar di beberapa wilayah kota.
  • ​Ketidaksinkronan Penindakan: Adanya ketidakkonsistenan dan ketidakseragaman dalam menindak berbagai pelanggaran ketertiban umum lainnya di lapangan.

​Alvin menegaskan bahwa ketegasan penegakan aturan tanpa pandang bulu sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas serta tata ruang Kota Pematangsiantar ke depannya. (*)


Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *