Musdes Desa Kejayan Alot, BPD Tolak Teken Perubahan ADD dan TKD

​Bondowoso, Obor Rakyat – Pemerintah Desa (Pemdes) Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tanah Kas Desa (TKD) khusus tahun anggaran 2026 pada Senin (16/11/2026).
Pemerintah Desa Kejayan membahas pesangon dan tambahan TKD di acara Musdes.

​Bondowoso, Obor Rakyat – Pemerintah Desa (Pemdes) Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tanah Kas Desa (TKD) khusus tahun anggaran 2026 pada Senin (16/11/2026).

Kendati forum berjalan lancar, sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menolak menandatangani berita acara kesepakatan.

​Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta dipantau langsung oleh Camat Pujer Zulfikar Ardiansyah.

​Dalam arahannya, Camat Pujer menekankan pentingnya peran strategis BPD dalam forum Musdes demi tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

“Musdes adalah hak paten BPD. Semoga forum ini membawa perubahan yang signifikan bagi desa,” ujar Zulfikar singkat.

​Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kejayan Mulyadi menyampaikan bahwa perubahan anggaran tahun 2026 dilakukan karena beberapa penyesuaian mendesak.

Baca Juga :  Ulangi Kasus Serupa, Mantan PPK Proyek Jalan di Bondowoso Kembali Dijebloskan ke Sel

Pertama, penyesuaian ADD untuk alokasi pesangon sebesar Rp4 juta bagi salah satu perangkat desa yang telah purna tugas sesuai ketentuan yang berlaku. ​Kedua, adanya penyesuaian pada pos bagi hasil pajak yang semula dianggarkan Rp50 juta, kini bertambah menjadi Rp55.359.346. Ketiga, pembaruan data aset TKD di wilayah Sumber Anyar yang semula tercatat seluas 3 hektare, kini bertambah 0,5 hektare (500 desiare) menjadi 3,5 hektare.

​Mulyadi merinci, hasil pengelolaan TKD tersebut akan dialokasikan sebesar 25 persen untuk pembangunan fisik fasilitas umum, 25 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 50 persen untuk kesejahteraan kepala desa serta perangkat desa.

​Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi juga menyinggung dinamika administrasi desa yang sempat menjadi sorotan publik dan pemberitaan media beberapa bulan terakhir. Ia mengaku menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi.

​”Saya mengapresiasi rekan-rekan media. Pemberitaan kemarin menjadi pembelajaran dan ruang introspeksi agar saya lebih mawas diri dalam membenahi administrasi desa,” tuturnya.

BPD Tolak Tanda Tangan

​Meski pemaparan perubahan anggaran telah dilakukan, beberapa anggota BPD memilih tidak menandatangani hasil keputusan Musdes.

Mereka menyatakan belum sepakat terkait skema pemberian pesangon bagi perangkat desa yang purna tugas.

​”Baru kali ini ada pesangon untuk perangkat yang sudah berhenti. Selain itu, kami juga menuntut pencairan biaya operasional BPD selama lima tahun kepada Kepala Desa. Jika itu segera direalisasikan, baru kami bersedia tanda tangan,” ungkap salah satu anggota BPD Kejayan yang enggan disebutkan namanya. (*)


Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *