
Bondowoso, Obor Rakyat — Belum lama menikmati udara bebas setelah menjalani masa hukuman kasus korupsi sebelumnya, mantan Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Munandar (M), kembali harus berurusan dengan hukum.
Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso secara resmi menetapkan M sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen Tahun Anggaran 2022, Senin (16/11/2026).
Penetapan tersangka terhadap M ini menyusul langkah hukum serupa yang sebelumnya telah diambil penyidik sepekan lalu terhadap RH, selaku Direktur CV Riandra Jaya, yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dian Purnama, menjelaskan bahwa M ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya kala itu sebagai Kepala Dinas BSBK sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
”Pada hari Senin, 16 November 2026, penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso menetapkan M sebagai tersangka terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari dana DAK APBN Tahun Anggaran 2022,” ujar Dian.
Proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp4,7 miliar, di mana M menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV Riandra Jaya (RH).
Kendati demikian, dalam perjalanannya, penyidik menemukan sejumlah perbuatan melawan hukum (PMH). Salah satu pelanggaran krusial yang terungkap adalah pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja.
Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada 14 Agustus 2026, penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai lebih kurang Rp1,2 miliar.
Atas perbuatannya, tersangka M dijerat dengan sangkaan pasal berlapis. Primair: Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Andang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Sementara subsidair disangkakan melalui Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejari Bondowoso langsung melakukan penahanan terhadap M di Lapas Kelas IIB Bondowoso guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Sebagai catatan, rekam jejak hukum menunjukkan bahwa M sebelumnya pernah menjalani masa hukuman pidana pada tahun 2024 lalu dalam perkara korupsi yang melibatkan proyek rekonstruksi jalan Batabata–Tegaljati di Kecamatan Sumberwringin. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi