Bondowoso, Obor Rakyat — Peresmian konstruksi baru Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Minggu (15/11/2026), memicu beragam evaluasi kritis dari masyarakat setempat terkait kualitas pengerjaan serta dampak infrastruktur selama masa pembangunan.
Menurut pihak penyelenggara dan pemerintah daerah, pelebaran Jembatan Sentong dari semula 9 meter menjadi 14 meter diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan konektivitas wilayah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga menyatakan telah menyalurkan kompensasi berupa 300 drum aspal serta mengalokasikan program perbaikan jalan senilai Rp2,3 miliar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak pengalihan arus lalu lintas selama proyek berlangsung.
Namun, sejumlah warga dan pemerhati infrastruktur di Bondowoso menyampaikan kritik tajam terhadap hasil akhir serta dampak ikutan dari proyek tersebut.
Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi sorotan masyarakat setempat:
Kualitas Finishing dan Keabsahan Material: Menurut pengamatan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek, pengerjaan akhir (finishing) Jembatan Sentong dinilai kurang rapi. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan asal-usul dan legalitas material bangunan, seperti pasir, batu untuk tembok penahan tanah (TPT), serta tanah uruk yang digunakan dalam proses konstruksi.
Kerusakan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten: Warga mencatat bahwa pengalihan arus kendaraan bermuatan berat ke jalur-jalur kabupaten dan jalan desa selama penutupan jembatan menyebabkan kerusakan di sejumlah ruas jalan lokal. Selain permukaan jalan yang rusak, konstruksi Jembatan Koncer dan Jembatan Dumas dilaporkan mengalami keretakan akibat beban kendaraan yang melintas melebihi kapasitas jalan alternatif.
Nilai Kompensasi dan Kewenangan Pengawasan: Sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa kompensasi 300 drum aspal dan anggaran perbaikan jalan sebesar Rp2,3 miliar dari Pemprov Jatim belum sebanding dengan tingkat kerusakan infrastruktur milik kabupaten. Warga juga menyoroti mekanisme pelaksanaan program perbaikan jalan tersebut yang tetap berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, alih-alih diserahkan kepada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso.
Perwakilan masyarakat Bondowoso berharap peresmian Jembatan Sentong tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Warga mendesak Pemprov Jatim untuk menunjukkan tanggung jawab menyeluruh dengan memastikan audit kualitas konstruksi jembatan serta menuntaskan pemulihan seluruh akses jalan dan jembatan kabupaten yang terdampak selama masa pembangunan. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi