
Surabaya, Obor Rakyat — Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya bertindak tegas menyusul viralnya unggahan di media sosial TikTok yang menyeret nama salah satu jaksanya, Deddy Arisandi, terkait dugaan persoalan pribadi.
Sebagai langkah cepat menjaga objektivitas dan marwah institusi, Kejari Surabaya resmi membebastugaskan sementara Deddy Arisandi dari seluruh penanganan perkara.
Keputusan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi Kejari Surabaya bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 15 November 2026, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Yogi Aryanto atas nama Kepala Kejari Surabaya, Tri Anggoro Mukti.
Polemik ini mencuat ke ruang publik setelah akun TikTok ‘Bangpena Media Center’ mengunggah konten pada Jumat (13/11/2026).
Narasi dalam unggahan tersebut secara gamblang menyebut nama Deddy Arisandi serta menyinggung dugaan prahara rumah tangga yang mencakup tudingan perselingkuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Merespons kegaduhan tersebut, Kepala Kejari Surabaya Tri Anggoro Mukti menegaskan pihaknya telah langsung melakukan klarifikasi internal terhadap yang bersangkutan.
Ia pun mengingatkan agar polemik personal ini tidak sampai mencederai atau mengganggu proses penegakan hukum yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Pastikan Sidang Perkara Tetap Berjalan Objektif
Dalam keterangan resminya, Kejari Surabaya turut menyinggung salah satu perkara pidana dengan nomor registrasi 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby yang sebelumnya ditangani langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi. Pada perkara yang mendudukkan terdakwa Erica Natasha Risakotta tersebut, proses persidangan dipastikan tetap berjalan sesuai koridor hukum.
Sebelum pembebastugasan ini dilakukan, JPU diketahui telah membacakan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap terdakwa pada Selasa (10/11/2026).
Kejari Surabaya berharap masyarakat tetap mengawal jalannya persidangan hingga putusan akhir tanpa terpengaruh isu di luar substansi perkara.
Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Kode Etik
Terkait dugaan tindak pidana maupun pelanggaran etik dalam persoalan rumah tangga oknum jaksa tersebut, Tri Anggoro Mukti menjamin institusinya tidak akan menutup-nutupi ataupun memberikan perlindungan bagi aparat yang terbukti bersalah.
“Kami tidak akan mentolelir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tegas pernyataan resmi Kejari Surabaya.
Meski demikian, pihak kejaksaan mengingatkan agar publik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari menunggu proses klarifikasi dan pembuktian melalui mekanisme hukum yang sah.
Bagi masyarakat yang memiliki bukti atau menemukan dugaan tindakan tercela oleh oknum pegawai Kejari Surabaya, institusi ini membuka pintu pengaduan seluas-luasnya melalui kanal resmi SP4N-LAPOR di situs www.lapor.go.id atau menghubungi layanan hotline Kejari Surabaya di nomor 08213311700. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi