
Surabaya, Obor Rakyat – Skandal korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya menjerat mantan direktur utama, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kini menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025–2026 dengan kerugian negara mencapai Rp3,27 miliar.
Keempat tersangka tersebut digelandang ke tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berkelir merah muda usai menjalani pemeriksaan maraton sejak Kamis (19/11/2026) pagi hingga pukul 23.00 WIB.
Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), Anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Emi Suprapto (EES), serta seorang advokat bernama M Ma’ruf Syah (MM) dari kantor hukum Maruf Syah and Partner.
Modus “Tutup Perkara” Berujung Korupsi Berjamaah
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa kongkalikong ini bermula pada Februari 2025. Kala itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tengah mengusut dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant di Kebun Binatang Surabaya.
Alih-alih kooperatif, Nurika dan Nahroni justru menghubungi Eliya untuk mencarikan pengacara yang bisa menghentikan penyidikan. Eliya kemudian mempertemukan keduanya dengan advokat M Ma’ruf Syah.
”Tersangka MM meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak,” ujar Punia dalam keterangannya.
Uang kas perusahaan pun dicairkan atas perintah Nurika dan Nahroni kepada Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, lalu diserahkan kepada Ma’ruf melalui Eliya.
Namun, penyidik memastikan uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan jaksa Kejari Tanjung Perak.
Pola serupa berulang pada April 2025 ketika giliran Kejati Jatim yang memeriksa jajaran direksi terkait dugaan korupsi keuangan periode 2023–2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana Rp995 juta dengan dalih yang sama: menutup perkara.
Seiring berjalannya waktu, permintaan dana terus membengkak hingga menyentuh angka Rp2,41 miliar. Faktanya, proses hukum di kejaksaan tetap berjalan dan uang miliaran rupiah tersebut raib tanpa jejak penyetoran ke aparat penegak hukum.
Dokumen Fiktif hingga Klaim BBM Tak Bertuan
Untuk menutupi jejak pengeluaran uang kas sebesar Rp2,41 miliar tersebut, keempat tersangka bersekongkol memanipulasi administrasi. Mereka menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, laporan review standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi honorarium konsultan hukum seolah-olah dana tersebut digunakan untuk layanan litigasi yang sah.
Tak berhenti di situ, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut menemukan pos pengeluaran kas mencurigakan lainnya. Terdapat dana sebesar Rp707,77 juta pada tahun 2025 dan Rp152,78 juta pada tahun 2026 yang diklaim untuk biaya BBM, tunjangan hari raya (THR), serta honorarium tanpa bukti pertanggungjawaban.
”Total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga 2026 adalah sejumlah Rp3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP,” tegas Punia.
Terkait kemungkinan aliran dana korupsi ini mengalir ke pihak eksternal maupun pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Kejati Jatim memastikan masih terus melakukan pendalaman.
Jerat Hukum dan Rangkaian Luka Lama Kebun Binatang Surabaya
Kini, keempat tersangka resmi ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana) juncto Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan empat tersangka baru ini seolah memperpanjang daftar hitam tata kelola salah satu ikon wisata kebanggaan warga Surabaya tersebut.
Sebelumnya pada Juli lalu, Kejati Jatim juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PDTS KBS, Choirul Anwar (CA), sebagai tersangka kasus korupsi anggaran periode 2016–2024 dengan kerugian negara mencapai Rp10,2 miliar.
Dalam kasus terdahulu tersebut, praktik korupsi yang dilakukan terbilang tragis karena menyasar anggaran pakan satwa. Jatah makan hewan disunat demi membiayai kepentingan pribadi hingga Rp7,4 miliar, yang berakibat fatal pada terbengkalainya fasilitas kebun binatang serta kondisi satwa koleksi yang kurus, sakit, bahkan mati. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi